beritax.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa penyelidik dan penyidik menghadapi berbagai tantangan dalam menangani korupsi. Tantangan itu bukan hanya saat penindakan, tetapi juga ketika melakukan pencegahan, pendidikan antikorupsi, serta supervisi lintas lembaga.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa KPK terus membangun sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menyelesaikan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa aparat penegak hukum kerap mendapat intimidasi ketika mengungkap kasus korupsi. Dalam Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR), ia mengungkap bahwa rumah penyidik difoto, mobil mereka dibuntuti, dan keselamatan mereka terancam.
Partai X: Ancaman Bukan dari Luar, Tapi dari Sistem yang Dibiarkan Korupsi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan bahwa ancaman terhadap aparat penegak hukum bukan hal baru. Yang perlu ditanyakan justru, siapa yang membiarkan sistem hukum dan memberi ruang bagi intimidasi itu?
“Kalau aparat diancam saat bongkar korupsi, lalu siapa yang menciptakan sistem hukum yang membiarkan pelaku berkuasa?” tegas Rinto. Ia menyebut bahwa negara terlalu lama membiarkan aktor korup hidup nyaman dalam birokrasi.
Negara Harus Lindungi, Layani, dan Atur Rakyat, Bukan Takut Hadapi Pejabat Korupsi
Rinto mengingatkan kembali tugas negara. Pemerintah wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika aparat pembela hukum saja diintimidasi, bagaimana rakyat biasa bisa merasa aman?
Partai X menilai bahwa yang diperlukan bukan sekadar sumpah presiden, tetapi pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum, birokrasi, dan pengawasan anggaran publik.
Dalam prinsip Partai X, pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang bernegosiasi dengan para pelanggar hukum. Negara tidak boleh tunduk kepada sistem korup yang sudah mengakar. Bila sistem tidak diubah, maka pelaku akan terus tumbuh.
Negara adalah bus, rakyat pemiliknya. Pemerintah hanya sopir. Bila sopir membiarkan bus dikuasai penumpang liar, maka rakyat wajib mengambil kembali kendali.
Solusi Partai X: Reformasi Total Sistem Hukum dan Pembentukan Pengawas Kedaulatan Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret dan sistemik untuk memberantas korupsi secara menyeluruh:
- Bentuk Dewan Kedaulatan Rakyat adhoc, untuk mengawal penindakan korupsi dan menjamin independensi aparat.
- Reformasi total lembaga penegakan hukum berbasis kepakaran, bukan loyalitas penguasa.
- Perkuat perlindungan hukum dan sosial bagi penyidik dan whistleblower, hingga ke tingkat daerah.
- Digitalisasi pengawasan keuangan negara dengan platform publik berbasis kecerdasan buatan.
- Audit menyeluruh terhadap aliran kekayaan pejabat secara berkala dan terbuka.
Sekolah Negarawan: Tempat Mendidik Penjaga Hukum yang Berani dan Bermoral
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X membentuk generasi pemimpin yang berani melawan sistem korup dari dalam. Dengan nilai Pancasila, integritas, dan ilmu kenegaraan, mereka dididik untuk tidak kompromi terhadap kejahatan.
“Negarawan itu bukan hanya paham aturan, tapi juga berani menegakkan kebenaran. Tanpa kompromi,” ujar Rinto.
Partai X menegaskan bahwa tak cukup hanya mengakui adanya intimidasi. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik agar ancaman terhadap aparat bukan lagi hal biasa. Bila negara tak berani melawan sistem korup, maka rakyat akan terus menjadi korban dari janji-janji yang tak ditepati.
