beritax.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap realita bahwa pemilu serentak 2024 justru menghabiskan anggaran lebih besar. Ia menyampaikan hal ini dalam diskusi publik di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (19/5/2025).
Menurut Bima, awalnya pemilu serentak dirancang untuk efisiensi. Namun pada praktiknya, biaya yang timbul membengkak dan jauh dari asumsi hemat anggaran.
Bima juga menyoroti dampak sistem ini terhadap kualitas demokrasi. Ia menyebut isu lokal terpinggirkan oleh narasi nasional, terutama saat pilkada berbarengan dengan pilpres. Penyelenggara pemilu juga kewalahan dengan beban teknis dan administrasi.
Lebih jauh, ia menyoroti meningkatnya praktik penguasa uang dan minimnya pengawasan yang efektif. “Penyelenggara bisa mati, sistem makin rentan,” katanya.
Partai X: Jangan Biarkan Demokrasi Dihitung Seperti Neraca Keuangan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mempertanyakan arah pemikiran pemerintah dalam menyusun sistem pemilu. “Apa yang sebenarnya dihitung? Angka biaya atau kualitas demokrasi?” katanya.
Rinto menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan menyederhanakan demokrasi ke dalam hitungan efisiensi fiskal semata. Demokrasi harus dilihat sebagai investasi, bukan pengeluaran.
Partai X menilai pemilu serentak telah menjauh dari nilai partisipasi dan keterwakilan. Kualitas pemilu tak bisa ditentukan oleh jumlah logistik yang ditekan atau biaya yang dihemat.
Rakyat berhak atas sistem yang adil, transparan, dan memberi ruang pada suara lokal. Pemilu yang melelahkan dan membingungkan hanya menciptakan ruang gelap untuk manipulasi dan pembajakan demokrasi.
Solusi Partai X: Reformasi Sistem Pemilu Berdasarkan Nilai, Bukan Sekadar Efisiensi
- Evaluasi Menyeluruh terhadap Pemilu Serentak dengan Uji Dampak Demokrasi Lokal
- Kembalikan Pembedaan Waktu antara Pilpres, Pileg, dan Pilkada
- Tingkatkan Pendanaan Berdasarkan Fungsi, Bukan Kedekatan Kekuasaan
- Wajibkan Transparansi Dana Kampanye hingga Tingkat Kecamatan
- Fungsikan Lembaga Negara sebagai Penjaga Demokrasi, Bukan Operator Saja
Partai X melalui Sekolah Negarawan menanamkan nilai bahwa demokrasi adalah jalan menuju keadilan sosial, bukan beban fiskal. Pemimpin masa depan harus memahami bahwa efisiensi tak bisa menggantikan legitimasi publik.
Rinto menegaskan, demokrasi bukan pabrik, dan rakyat bukan konsumen. Sistem yang menghitung ongkos tapi abai pada makna, akan menyesatkan arah bangsa.
Partai X menekankan bahwa efisiensi tidak boleh menyingkirkan kualitas. Pemilu bukan proyek keuangan, tapi pilar konstitusi. Jika sistem membuat rakyat bingung dan isu lokal tenggelam, maka yang dirugikan bukan hanya suara, tapi masa depan bangsa.
Revisi sistem pemilu harus berani menempatkan rakyat sebagai pusat, bukan hanya efisiensi sebagai tujuan.
