beritax.id – Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2). Lembaga ini diklaim sebagai langkah besar dalam mendorong investasi dan industrialisasi Indonesia, dengan total aset lebih dari USD 900 miliar serta modal awal sebesar Rp 300 triliun dari penghematan anggaran negara.
Namun, peluncuran tersebut juga memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat, terutama terkait sumber pendanaan dan dampaknya bagi rakyat kecil.
Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank BUMN tidak akan digunakan untuk Danantara. Hal ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik setelah sempat beredar ajakan menarik dana dari bank-bank pelat merah.
“Bukan uang masyarakat yang dipakai untuk modal Danantara, dan ini harus diluruskan,” tegas Dony, seraya memastikan bahwa bank-bank BUMN tetap dalam kondisi sehat dan memiliki bisnis yang solid.
Dampak Danantara bagi Rakyat: Manfaat atau Risiko?
Sovereign wealth fund (SWF) pertama di Indonesia, demikian diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah berjanji bahwa dana akan digunakan untuk proyek-proyek strategis yang berorientasi pada hilirisasi dan industrialisasi. Sehingga pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian rakyat.
Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah investasi yang dikelola Danantara benar-benar akan menguntungkan masyarakat luas, atau justru hanya menguntungkan elite tertentu. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi ini menjadi kunci keberhasilannya.
Prayogi R. Saputra, perwakilan dari Partai X, menekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat, sebagaimana yang menjadi dasar perjuangan Partai X.
“Prinsip utama politik adalah memastikan bahwa kewenangan dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Danantara harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan hanya bagi segelintir elite ekonomi dan politik,” ujar Prayogi.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun pemerintah menjamin bahwa dana masyarakat tidak digunakan, tetap diperlukan pengawasan ketat dari publik dan DPR agar Danantara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau bisnis tertentu.
Keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjaga independensi, profesionalisme, dan transparansi pengelolaannya. Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi solusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Namun, jika terjadi penyimpangan, Danantara justru bisa menjadi beban bagi negara dan rakyat.
