beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui adanya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut faktor utama penyebabnya adalah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi serta pergantian pemasok bahan baku di sejumlah daerah.
Menurut Dadan, dapur baru sering kesulitan melayani ribuan porsi sekaligus. Ia menyarankan pelaksanaan dilakukan bertahap agar tidak membebani tenaga dapur. Kasus lain juga muncul akibat pergantian pemasok lokal yang tidak siap, sehingga kualitas bahan pangan menurun.
Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan program MBG bebas insiden keracunan. Dadan menegaskan, “MBG harus zero incident, agar anak bangsa sehat dan cerdas.”
Partai X Kritik: Program Untungkan Korporasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan, kasus keracunan MBG memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah. “Negara ini bukan milik segelintir korporasi atau pejabat, tapi milik rakyat,” tegasnya. Ia mengingatkan tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Partai X, program pangan bergizi tidak boleh hanya menjadi proyek besar yang menguntungkan penyedia logistik. Rakyat harus ditempatkan sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar objek percobaan. “Kalau rakyat terus jadi korban, program ini kehilangan legitimasi,” tambah Rinto.
Prinsip Partai X: Negara Harus Hadir
Partai X menegaskan, pemerintah hanyalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat mengelola negara. Mandat itu wajib dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Negara harus hadir melindungi rakyat dari bahaya pangan buruk, bukan membiarkan mereka diracuni demi proyek yang dikerjakan tergesa.
Bagi Partai X, sejahtera berarti terpenuhinya hak dasar rakyat: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Jika program gizi justru menghadirkan keracunan, itu menyalahi esensi Pancasila sebagai sumber hukum dan pedoman kebangsaan.
Solusi Partai X: Awasi, Perbaiki, Lindungi
Partai X menawarkan solusi konkret untuk mencegah kegagalan serupa. Pertama, lakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan MBG. Kedua, libatkan koperasi rakyat dan UMKM lokal yang sudah teruji, bukan sekadar pemasok baru tanpa pengalaman. Ketiga, terapkan sistem digitalisasi pengawasan mutu agar distribusi pangan transparan dan bebas manipulasi.
Selain itu, pendidikan dan moral berbasis Pancasila harus kembali ditanamkan di sekolah. Generasi muda perlu dibekali kesadaran bahwa program negara ada untuk rakyat, bukan untuk pejabat.
Dengan langkah itu, Partai X meyakini program bergizi bisa benar-benar mencerdaskan anak bangsa. Negara kuat lahir dari rakyat sehat, bukan dari proyek yang membakar kepentingan rakyat.
