beritax.id – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Program ini diklaim sebagai upaya strategis pemerintah untuk mendorong investasi dan meningkatkan industrialisasi di Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo mengakui adanya keraguan publik mengenai efektivitas Danantara. “Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak,” ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa skeptisisme tersebut wajar karena inisiatif sebesar ini belum pernah ada sebelumnya di Indonesia.
Dengan total aset lebih dari USD 900 miliar, Prabowo menyebut Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia. Modal awal sebesar Rp 300 triliun berasal dari penghematan anggaran negara dan akan digunakan untuk mendanai 20 proyek strategis nasional, terutama dalam sektor hilirisasi dan industrialisasi.
Namun, keberhasilan tersebut bergantung pada independensi dan transparansi pengelolaannya. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menegaskan bahwa program ini harus terbebas dari intervensi politik dan kepentingan bisnis tertentu. “Tanpa independensi, keputusan yang diambil bisa berisiko dan membawa kerugian besar,” tegasnya.
Pandangan Partai X: Transparansi dan Efisiensi Harus Diutamakan
Dalam menanggapi isu ini, Rinto Setiyawan Anggota Majelis Tinggi Partai X menyoroti pentingnya pengelolaan Danantara yang berpegang pada prinsip-prinsip dasar politik yang efektif, efisien, dan transparan. “Sebagai lembaga pengelola investasi negara, Danantara harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap keputusan keuangan. Jika tidak, kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya.
Partai X, yang mengusung prinsip “Satu Bangsa, Satu Kemakmuran,” menilai bahwa kebijakan investasi negara harus diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan elite tertentu. Rinto menegaskan bahwa keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh sejauh mana rakyat mendapat manfaat nyata dari kebijakan ini.
Tantangan dan Harapan Danantara ke Depan
Tantangan utama Danantara dengan aset besar adalah memastikan tata kelola profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan. Program ini sukses tidak hanya menguatkan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi tolak ukur efektivitas reformasi investasi pemerintahan Prabowo.
Publik kini menantikan bagaimana langkah konkret pemerintah dalam menjalankan secara independen. Hal ini memastikan bahwa investasi yang dikelola benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan hanya bagi elite politik dan bisnis.
