beritax.id – Pemerintahan Prabowo Subianto terus membangun citra sebagai pemerintahan yang kuat, cepat, dan penuh solusi lewat proyek besar serta kebijakan populis. Pemerintah terlihat sibuk bekerja dan terus menampilkan optimisme. Namun di lapangan, tekanan ekonomi justru makin terasa. Harga kebutuhan pokok tetap tinggi, PHK meningkat, lapangan kerja formal menyempit, daya beli melemah, dan kelas menengah mulai kesulitan mempertahankan standar hidup.
Di tengah kondisi itu, pemerintah tetap berusaha meyakinkan publik bahwa ekonomi Indonesia masih “baik-baik saja”. Padahal pada Mei 2026, rupiah kembali melemah hingga mendekati Rp17.600 per dolar AS. Menanggapi situasi tersebut, Prabowo menyatakan masyarakat desa tidak memakai dolar sehingga dampaknya dianggap tidak langsung terasa.
Di sinilah kritik utama muncul, di mana pemerintah terlihat lebih fokus menjaga citra stabilitas dibanding menjelaskan tekanan ekonomi secara terbuka. Narasi optimisme terus dipertahankan di tengah pelemahan rupiah, perlambatan global, dan turunnya daya beli masyarakat. Akibatnya, pemerintah terlihat semakin berorientasi pada pencitraan kekuasaan. Proyek harus besar, cepat, visual, dan populis agar kesan “ekonomi tetap bergerak” terus terjaga.
MBG: Bancakan Raksasa Berkedok Solusi Ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling jelas. Program ini dipromosikan sebagai bantuan sosial untuk rakyat kecil, tetapi di belakangnya terdapat proyek ekonomi raksasa: pembangunan dapur SPPG, pengadaan bahan pangan, logistik, katering, alat masak industri, transportasi, hingga operasional harian. Dengan target ribuan SPPG di seluruh Indonesia, MBG menciptakan perputaran dana negara dalam skala sangat besar.
Akibatnya, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga mesin distribusi anggaran. Kelas bawah mendapat bantuan makan gratis agar tekanan sosial tetap terkendali, sementara kelompok pemilik modal mendapat akses proyek dan pasar baru dari APBN. Pemerintah terlihat seolah mampu mengakomodasi semua pihak sekaligus: rakyat kecil merasa dibantu, pelaku usaha besar tetap mendapat ruang ekonomi, dan pemerintah tetap bisa mempertahankan citra bahwa kondisi domestik masih aman.
Padahal seluruh skema itu sangat bergantung pada uang negara. Pada 2025 saja, MBG menyerap sekitar Rp71 triliun. Jika diperluas penuh secara nasional, kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp400–450 triliun per tahun. Karena itu, muncul kesan bahwa MBG bukan sekadar program gizi nasional, tetapi juga instrumen politik-ekonomi untuk menjaga stabilitas sosial, mempertahankan perputaran proyek, dan menjaga narasi bahwa Indonesia tetap “baik-baik saja” meski tekanan ekonomi semakin nyata.
Kopdes Merah Putih: Ekonomi Desa yang Digantungkan pada Pemerintah
Program Kopdes Merah Putih dipromosikan pemerintah sebagai upaya memperkuat ekonomi desa melalui koperasi rakyat. Namun berbeda dengan koperasi yang biasanya tumbuh dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat, program ini dibentuk secara massal melalui desain pemerintah pusat.
Pemerintah menargetkan sekitar 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk mendukungnya, sebagian Dana Desa 2026 diarahkan ke pembentukan dan operasional koperasi dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Artinya, pemerintah sedang membangun struktur ekonomi desa berskala nasional melalui dorongan anggaran negara.
Secara administratif, program ini memang menciptakan banyak aktivitas baru di desa: pembangunan fasilitas, distribusi dana, pengadaan barang, perekrutan pengurus, hingga perputaran proyek dan logistik. Desa terlihat lebih sibuk dan ekonomi tampak bergerak. Namun sebagian besar aktivitas itu sangat bergantung pada aliran dana pemerintah, bukan pada usaha desa yang tumbuh mandiri.
Masalahnya, pola seperti ini bukan hal baru. Banyak koperasi bentukan pemerintah di masa lalu akhirnya menjadi lembaga pasif karena hidup dari bantuan dan proyek, bukan dari usaha yang sehat. Data Kementerian Koperasi dan UKM bahkan menunjukkan puluhan ribu koperasi di Indonesia berstatus tidak aktif.
Karena itu, risiko terbesar Kopdes Merah Putih adalah terciptanya ekonomi desa yang terlalu bergantung pada belanja negara. Selama dana terus mengalir, aktivitas terlihat hidup. Tetapi ketika anggaran melemah atau proyek berhenti, banyak koperasi berpotensi kehilangan daya tahan karena fondasi usahanya belum benar-benar kuat.
Pada akhirnya, desa menjadi semakin terikat pada distribusi program pemerintah. Kepala desa, pengurus koperasi, dan kelompok usaha lokal bergerak mengikuti arus proyek dan anggaran dari pusat. Ekonomi desa terlihat aktif, tetapi belum tentu mandiri dan berkelanjutan.
Bebannya Tetap Kembali ke Rakyat
Tidak ada proyek populis yang benar-benar gratis. Pada akhirnya, seluruh biaya tetap ditanggung masyarakat melalui pajak, utang negara, inflasi, dan kenaikan biaya hidup.
Kelas menengah menjadi kelompok yang paling tertekan. Mereka membayar pajak, jarang menerima bantuan langsung, tetapi harus menghadapi kenaikan harga dan perlambatan ekonomi secara bersamaan.
Masalah paling mendasar dari pola pemerintahan seperti ini bukan hanya soal arah kebijakan, melainkan cara negara memandang rakyat. Rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai warga yang harus diperkuat secara ekonomi, tetapi sebagai massa yang harus dijaga agar tetap tenang melalui bantuan dan proyek populis.
Solusi
Solusi mendasar dari situasi ini bukan sekadar mengganti program atau pemimpin, melainkan memisahkan kepentingan negara dari kepentingan pemerintah melalui Amandemen Kelima UUD 1945. Negara tidak boleh terus dipakai untuk membangun ketergantungan masyarakat lewat proyek dan bantuan jangka pendek, sementara rakyat kehilangan kemandirian ekonomi. Kedaulatan harus benar-benar dikembalikan ke tangan rakyat agar kekuasaan lebih terbatas, lembaga negara saling mengawasi secara sehat, dan pembangunan kembali berfokus memperkuat masyarakat, bukan menjaga citra penguasa.
