beritax.id — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyederhanakan nilai mata uang rupiah lewat RUU Redenominasi kembali menuai kritik. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut pemerintah harus menyiapkan biaya besar, sekitar Rp4–5 triliun, untuk mencetak uang baru dan melakukan literasi publik.
Rencana ini termuat dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Namun di tengah beban fiskal dan tekanan daya beli rakyat, kebijakan ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawah.
Partai X: Rakyat Harus Jadi Pusat, Bukan Objek
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan, kebijakan negara harus berpihak pada kepentingan rakyat. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jadi jangan sampai uang rakyat justru dipakai untuk proyek kosmetik ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, redenominasi seharusnya bukan prioritas di tengah lemahnya daya beli. Pemerintah perlu memastikan distribusi keadilan ekonomi sebelum mengubah simbol mata uang. “Rakyat tidak butuh nol yang dihapus. Rakyat butuh harga yang stabil, pekerjaan yang layak, dan pangan terjangkau,” lanjutnya.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Rakyat Adalah Fondasi Negara
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan. “Kebijakan fiskal apa pun harus diuji berdasarkan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Jika tidak, itu pengkhianatan terhadap konstitusi,” kata Prayogi.
Dalam dokumen prinsip Partai X, pemerintah disebut hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk mengelola kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan. Karena itu, Partai X menolak kebijakan yang menghamburkan uang negara tanpa arah yang jelas terhadap kesejahteraan publik.
Solusi Partai X: Fokus ke Rakyat, Bukan ke Citra
Partai X mendorong agar pemerintah melakukan reformasi fiskal berbasis kepakaran dan transparansi digital, bukan sekadar mengganti bentuk uang.
Pertama, lakukan audit fiskal terbuka untuk memastikan seluruh pembiayaan negara diarahkan pada sektor produktif dan layanan publik. Kedua, prioritaskan anggaran untuk stabilisasi harga pangan, peningkatan lapangan kerja, dan pendidikan vokasional agar rakyat berdaya. Ketiga, gunakan media dan sistem digital milik negara untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi ekonomi, bukan untuk membangun citra semu kebijakan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Jangan mainkan uang rakyat untuk simbolisme ekonomi,” tegas Prayogi.
Kritis, Obyektif, dan Solutif
Partai X menyerukan agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah diminta mengingat amanat konstitusi dan Pancasila bahwa kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi adalah tujuan utama kemerdekaan. “Negara bukan panggung eksperimen ekonomi. Negara adalah rumah rakyat, dan setiap keputusan fiskal harus menjaga dapur rakyat tetap menyala,” tutupnya.
