beritax.id – Rakyat terpinggirkan oleh pusat menjadi isu penting di tengah pembangunan gedung tinggi dan teknologi canggih. Jalan tol dibangun terus. Teknologi digital merambah berbagai sektor. Pemerintah berbicara tentang transformasi digital dan visi Indonesia Emas. Dari kejauhan, Indonesia tampak modern, rasional, dan beradab. Namun, rakyat yang tinggal di wilayah kaya sumber daya sering tidak merasakan kemakmuran. Modernitas sejati diukur dari keadilan dan kesejahteraan rakyat sehari-hari. Bangsa menjadi modern jika kekuasaan bekerja untuk melayani, bukan menindas rakyat.
Ketimpangan Manfaat Sumber Daya
Cak Nun menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya hanya memperoleh bagian kecil. Sebagian besar hasil pergi ke pengusaha dan pemerintah pusat. Sistem ini lebih menyerupai upeti abad ke-21 daripada distribusi adil. Daerah penghasil minyak, gas, batu bara, atau emas masih menghadapi kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur. Pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan masih rendah. Pertanyaan ini bukan soal teknis anggaran. Pertanyaan ini menyentuh inti hubungan antara rakyat, kekuasaan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Secara logika, wilayah kaya seharusnya menjadi pihak pertama merasakan kemakmuran. Jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi harus meningkat. Namun kenyataan menunjukkan manfaat yang kembali jauh lebih kecil dibandingkan nilai sumber daya yang diambil. Akibatnya, daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi, bukan pusat kemakmuran.
Sejarah kerajaan mengenal upeti daerah taklukan menyerahkan hasil bumi ke pusat. Sebagai imbalan, pusat memberi perlindungan dan keamanan. Hubungan bersifat vertikal, pusat menerima manfaat utama. Kritik Cak Nun menyoroti praktik modern yang melampaui logika kerajaan. Bahkan sebelum sumber daya digali, pembagian telah diatur melalui regulasi. Paradoks muncul: rakyat dekat sumber daya justru menerima bagian paling kecil dari hasilnya.
Ketimpangan yang Tidak Seimbang
Negara kesatuan memerlukan distribusi agar seluruh wilayah berkembang bersama. Daerah kaya membantu daerah kurang beruntung. Prinsip solidaritas kebangsaan sah. Masalah muncul ketika distribusi menghasilkan ketimpangan terlalu besar. Nilai yang diambil jauh lebih tinggi dibandingkan manfaat yang dikembalikan. Pada titik tertentu, distribusi dianggap bukan gotong royong, melainkan pemungutan yang tidak seimbang.
Cara Berpikir Kekuasaan
Persoalan mendasar adalah cara berpikir kekuasaan. Kekuasaan sehat bertanya bagaimana rakyat memperoleh manfaat lebih besar? Kekuasaan tidak sehat sibuk mengumpulkan sumber daya. Adapun kekuasaan sehat menjadikan rakyat tujuan, bukan objek. Perbedaan ini menentukan arah pembangunan bangsa. Negara modern harus berlandaskan efisiensi, keadilan, transparansi, dan penghormatan hak rakyat. Modernitas kosmetik hanya terlihat di gedung, teknologi, atau slogan pembangunan. Tanpa keadilan substantif, modernitas hanyalah ilusi.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tiga tugas negara. Pertama, melindungi rakyat. Kedua, melayani rakyat. Ketiga, mengatur rakyat secara adil. Kebijakan pengelolaan sumber daya harus menempatkan rakyat sebagai prioritas. Kekayaan alam bukan sekadar sumber pendapatan pusat. Kekayaan alam harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan hanya pusat pemerintah.
Solusi Mengembalikan Kedaulatan Rakyat
Langkah pertama tingkatkan transparansi pengelolaan sumber daya. Publik harus mengetahui nilai ekonomi dan distribusi sumber daya. Langkah kedua manfaat langsung harus diperbesar untuk daerah penghasil. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas. Langkah ketiga perluas partisipasi masyarakat. Pengawasan publik meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah eksploitasi berlebihan. Langkah keempat pembangunan harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan keadilan sosial. Langkah kelima desentralisasi bertanggung jawab harus diperkuat. Daerah harus memiliki ruang menentukan arah pembangunan lokal.
Rakyat terpinggirkan oleh pusat bukan sekadar masalah pembangunan, tetapi masalah desain sistem kekuasaan. Modernitas sejati terlihat ketika rakyat memperoleh manfaat besar dari kekayaan alamnya. Negara modern tidak cukup maju dari gedung tinggi, teknologi canggih, atau slogan pembangunan. Keberhasilan negara diukur dari seberapa besar kemakmuran kembali kepada rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Ketika negara melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil, kepercayaan publik dan kesejahteraan bangsa akan meningkat secara nyata.
