beritax.id– Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa transformasi program studi (prodi) di perguruan tinggi lebih tepat daripada penutupan massal prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini disampaikan dalam menanggapi usulan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengusulkan penutupan prodi di perguruan tinggi.
Hetifah menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa. Ia menjelaskan bahwa kebijakan terkait prodi harus dilakukan dengan kajian yang mendalam dan berbasis data yang kuat, bukan sekadar merespons tren jangka pendek.
Pentingnya Penguatan Pendidikan Berkualitas
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Menanggapi wacana penutupan prodi yang tidak relevan, Prayogi menyampaikan bahwa pendidikan di Indonesia harus berfokus pada kualitas, akses, dan relevansi jangka panjang bagi masyarakat. “Kampus tidak hanya untuk mencetak tenaga kerja, tetapi untuk mencetak pemikir dan pemimpin masa depan,” tegas Prayogi.
Menurut Prayogi, penutupan massal prodi akan mempersempit kesempatan bagi banyak mahasiswa yang ingin mengejar pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah transformasi prodi dengan penyesuaian kurikulum yang relevan, kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi, serta penguatan keterampilan mahasiswa agar siap menghadapi tantangan masa depan.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Pendidikan
Partai X berpegang pada prinsip bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan harus dapat diakses oleh semua kalangan. Pendidikan harus mengutamakan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mengutamakan:
- Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Masyarakat: Prodi harus bertransformasi untuk menjawab tantangan global dan kebutuhan industri masa depan. Hal ini tidak hanya tentang menciptakan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan inovator dan pemimpin di berbagai bidang.
- Pendidikan Inklusif dan Terjangkau: Semua warga negara harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Pemerintah harus memastikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun geografis.
- Kebijakan Berdasarkan Kajian Akademik: Setiap kebijakan terkait pendidikan harus berbasis kajian komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan masa depan negara dan rakyat.
Solusi Partai X untuk Menyikapi Perubahan di Pendidikan
- Revitalisasi Kurikulum: Revitalisasi program studi harus dilakukan dengan mengintegrasikan kebutuhan industri masa depan, tetapi tetap menjaga keberagaman keilmuan. Penyesuaian kurikulum yang fleksibel akan memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja.
- Fokus pada Pendidikan Karakter: Perguruan tinggi harus tetap menjadi tempat untuk membangun karakter bangsa. Oleh karena itu, selain fokus pada keterampilan teknis, pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai kebudayaan dan moral bangsa harus tetap diprioritaskan.
- Penguatan Kolaborasi antara Kampus dan Industri: Pemerintah perlu mendorong kemitraan yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan sektor industri. Hal ini untuk memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Masa Depan Pendidikan yang Berkelanjutan
Prayogi menekankan pentingnya untuk tidak hanya menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan industri jangka pendek. “Pendidikan yang baik harus membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dengan masa depan. Tetapi juga dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, tanpa mengorbankan hak mahasiswa dan keberagaman dalam pilihan pendidikan. Pemerintah harus menyediakan ruang bagi setiap mahasiswa untuk berkembang sesuai dengan minat dan potensinya.
Pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang diambil berpihak pada keadilan dan kualitas. Pemerintah harus mengedepankan kebijakan pendidikan yang transparan, berbasis kajian akademik yang kuat. Serta memastikan bahwa transformasi pendidikan dapat mengakomodasi kebutuhan jangka panjang tanpa mengorbankan keberagaman dan potensi individu.
