beritax.id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah digodok Komisi I DPR RI bersama pemerintah memunculkan kontroversi. Dalam revisi tersebut, kewenangan TNI diperluas untuk mencakup penanganan masalah narkoba dan siber. Langkah ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Partai X yang mempertanyakan urgensi dan efektivitas kebijakan ini.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa langkah pemerintah ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, jika tidak diatur secara tepat, kebijakan ini dapat berujung pada penyalahgunaan kekuatan militer dalam ranah sipil.
“Tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kewenangan TNI diperluas tanpa batasan yang jelas, bisa jadi rakyat justru akan menjadi korban. Jangan sampai kebijakan ini mengabaikan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi,” ujar Rinto.
Prinsip Partai X tentang TNI: Keamanan Harus Sejalan dengan Demokrasi
Partai X menegaskan bahwa kebijakan terkait keamanan nasional harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak hanya tegas, tetapi juga tidak melanggar kebebasan sipil.
Menurut Rinto, penanganan masalah narkoba dan kejahatan siber seharusnya tetap menjadi ranah utama lembaga penegak hukum seperti Polri dan BNN. TNI sebaiknya hanya dilibatkan jika situasi sudah berada pada skala ancaman yang mengancam kedaulatan negara.
“Kalau pemerintah ingin menambah peran TNI, harus ada batasan yang jelas. Jangan sampai semua urusan diserahkan ke militer. Itu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan kekuasaan sipil di atas kekuatan bersenjata,” tegas Rinto.
Sorotan Terhadap Pembahasan di Hotel Mewah
Selain substansi RUU, Partai X juga menyoroti cara pembahasan RUU ini yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah Fairmont Jakarta. Menurut Partai X, tindakan ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pembahasan kebijakan strategis.
“Di saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi, langkah ini jelas menambah ketidakpercayaan publik. Pemerintah harus mengedepankan keterbukaan agar rakyat tidak merasa dibohongi,” tegas Rinto.
Partai X menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal pembahasan RUU ini agar tidak keluar dari koridor demokrasi, menjaga hak rakyat, dan tidak membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh militer.
