beritax.id – Indonesia kerap memamerkan modernitas. Gedung pencakar langit, jalan tol, dan teknologi digital memberi kesan kemajuan. Negeri dalam ekstraksi terlihat maju, rasional, dan efisien. Pemerintah menekankan transformasi digital, hilirisasi industri, kecerdasan buatan, dan visi Indonesia Emas. Namun modernitas sejati bukan sekadar tampilan fisik atau jargon futuristik. Modernitas tercermin dari keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik yang optimal. Sejarah menunjukkan bangsa menjadi modern ketika kekayaan alam dikelola untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan yang melayani masyarakat menandai kematangan sebuah negara.
Ketimpangan Di Negeri Dalam Ekstraksi
Cak Nun mengingatkan realitas negeri dalam ekstraksi yang timpang. Daerah penghasil tambang, minyak, atau gas sering menerima bagian kecil. Sebagian besar keuntungan dikuasai pemerintah pusat dan pengusaha. Mekanisme pembagian hasil bahkan diatur sebelum sumber daya diekstraksi. Rakyat lokal seharusnya menjadi pihak pertama menikmati manfaat. Infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan diharapkan meningkat. Kenyataannya, manfaat jauh lebih kecil dibandingkan nilai sumber daya yang diambil. Akibatnya, daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi, bukan pusat kemakmuran. Praktik ini melebihi logika upeti klasik, di mana hasil baru diserahkan setelah diperoleh.
Pusat Memanen, Daerah Menonton
Paradoks muncul ketika pusat memanen, sedangkan daerah hanya menonton. Indonesia mengklaim demokratis dan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kekayaan alam seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realitanya, rakyat di sekitar sumber daya menerima manfaat minimal. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan dan keretakan solidaritas nasional. Prinsip gotong royong nasional terganggu jika distribusi terlalu timpang. Kekuasaan sehat menempatkan rakyat sebagai tujuan. Kekuasaan tidak sehat melihat rakyat sebagai objek. Logika kekuasaan menentukan arah pembangunan. Negara modern dibangun dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan transparansi.
Modernitas Kosmetik vs Substantif
Modernitas kosmetik terlihat dari gedung tinggi, teknologi, dan slogan pembangunan. Adapun modernitas substantif tercermin dari kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan harus mengelola sumber daya untuk rakyat, bukan semata-mata memperkaya pusat. Kritik Cak Nun menegaskan evaluasi desain sistem penting. Jika rakyat terus berkorban, sementara pihak jauh dari sumber daya menikmati manfaat terbesar, sistem harus diperbaiki. Modernitas berarti memperbaiki logika kekuasaan agar selaras dengan kepentingan rakyat. Rakyat menjadi penerima utama manfaat bumi mereka sendiri.
Negeri dalam ekstraksi menghadapi dampak ekonomi dan sosial nyata. Ketimpangan distribusi menghambat pembangunan daerah penghasil. Kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap rendah. Kesempatan ekonomi terbatas, sedangkan pendapatan pusat dan swasta meningkat drastis. Ketidakadilan ini menimbulkan rasa frustrasi, migrasi tenaga kerja meningkat, dan potensi daerah terkikis. Kekayaan alam melimpah tidak berarti kemakmuran bagi rakyat lokal. Ketimpangan ini bisa mengancam stabilitas sosial dan pemerintahan. Pengelolaan sumber daya yang adil, transparan, dan partisipatif diperlukan.
Solusi Untuk Negeri Dalam Ekstraksi
Pertama, distribusi hasil sumber daya harus adil, proporsional, dan transparan untuk daerah penghasil. Kedua, pengawasan ketat mencegah aliran keuntungan hanya ke pusat atau pihak swasta. Ketiga, regulasi menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas utama. Keempat, kontrak pertambangan dan pengelolaan sumber daya strategis harus transparan dan partisipatif. Kelima, pembangunan infrastruktur dan layanan publik harus merata di wilayah penghasil. Keenam, pendidikan dan peluang ekonomi masyarakat lokal perlu diperkuat. Ketujuh, kebijakan fiskal dan redistribusi menyeimbangkan kepentingan daerah dan nasional. Kedelapan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya. Modernitas sejati bukan soal gedung tinggi atau teknologi canggih. Sistem adil menjamin daerah penghasil memperoleh proporsi manfaat yang layak. Kekuasaan bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Distribusi seimbang memperkuat solidaritas nasional dan kepercayaan publik. Modernitas substantif tercermin dari kesejahteraan masyarakat sekitar sumber daya. Kritik Cak Nun menjadi pengingat evaluasi sistem. Rakyat bukan penonton, melainkan pemilik sah hasil bumi mereka. Negeri dalam ekstraksi bisa berkembang adil, berkelanjutan, dan beradab bila prinsip keadilan ditegakkan.
Kesimpulan
Kekayaan alam melimpah di negeri dalam ekstraksi tidak otomatis menjamin kemajuan rakyat. Modernitas tercapai ketika rakyat menerima manfaat nyata. Sistem adil, logika kekuasaan yang menempatkan rakyat sebagai tujuan, dan distribusi proporsional menjadi kunci. Pembangunan berkeadilan memperkuat kedaulatan rakyat, menjaga stabilitas sosial, dan menjamin kemakmuran nasional. Evaluasi kebijakan, transparansi, dan partisipasi masyarakat adalah jalan menuju negeri dalam ekstraksi yang benar-benar maju dan berkeadaban.
