beritax.id – Visi penurunan harga beras yang diusung Andi Amran Sulaiman mulai terlihat hasilnya. Implementasi strategi kolaboratif pemerintah disebut mampu menekan harga beras di banyak daerah. Dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Amran menjelaskan model intervensi terpadu. Tim terpadu dikerahkan untuk mengawasi HET beras di seluruh rantai pasok nasional.
Amran menyebut harga beras turun di banyak kabupaten kota dalam dua bulan terakhir. Pemantauan dilakukan dengan menempatkan personel di wilayah yang masih di atas HET. Satgas Pengendalian Harga Beras dibentuk sejak 20 Oktober 2025. Satgas ini melibatkan Polri, Bulog, Kementan, Bapanas, Kemendag, dan pemerintah daerah.
Bapanas melaporkan lebih dari dua puluh dua ribu kegiatan pengawasan pada November. Satgas juga mengeluarkan tujuh ratus delapan puluh sembilan teguran kepada pelaku usaha. BPS mencatat penurunan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Beras medium dan premium turun lebih dari satu persen dalam sebulan terakhir. Amran menyebut deflasi beras September–Oktober sebagai hal yang belum pernah terjadi. Intervensi lapangan dinilai efektif, terutama di wilayah Papua yang menantang.
Partai X Ingatkan Pentingnya Keberlanjutan
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menilai penurunan harga harus berkelanjutan. Ia menyebut publik membutuhkan kepastian, bukan pencitraan jangka pendek.“Tugas negara itu tiga. Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegas Prayogi.
Menurutnya, kebijakan pangan harus memenuhi tiga tugas negara secara konsisten.Prayogi mengingatkan bahwa stabilitas harga tidak boleh bergantung pada operasi sesaat. Intervensi terpadu harus diikuti perbaikan struktur produksi dan distribusi.
Analisis Partai X: Turun Bukan Berarti Tuntas
Partai X menilai penurunan harga belum menggambarkan perbaikan menyeluruh. Fluktuasi harga akan kembali jika masalah rantai pasok tidak dibereskan. Partai X juga menyoroti ketergantungan daerah pada pasokan luar wilayah. Pembangunan pangan harus berbasis kemandirian daerah dan kapasitas produksi lokal.
Partai X menilai transparansi data pangan masih lemah dan rentan dimanipulasi. Data harus terbuka untuk publik agar kebijakan dapat diawasi masyarakat.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Pangan
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan negara. Kebijakan pangan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat sebagai pemilik mandat. Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang memegang amanah. Karena itu, pengelolaan pangan harus transparan, jujur, dan bebas konflik kepentingan.
Negara wajib hadir sebagai pelindung, bukan penonton fluktuasi harga pangan. Pemerintah tidak boleh menyerahkan stabilitas pangan pada pasar semata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat harus menjadi arah kebijakan pangan nasional. Beras adalah kebutuhan pokok sehingga tidak boleh menjadi komoditas spekulatif.
Solusi Partai X untuk Stabilitas Harga Beras
Partai X menawarkan solusi berbasis prinsip kenegaraan dan pemerintahan bersih. Solusi ini bertujuan menciptakan sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Partai X mendorong reformasi rantai pasok berbasis produksi lokal. Daerah harus didorong membangun pangan mandiri sesuai potensi wilayah.
Partai X menilai data pangan harus distandarkan dan diawasi lembaga independen. Keterbukaan data mengurangi manipulasi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Pemerintah perlu memperkuat reservasi pangan nasional secara digital. Digitalisasi memudahkan distribusi, pengawasan, dan penyerapan produksi petani.
Partai X mendorong pembenahan birokrasi pangan agar lebih cepat dan efisien. Birokrasi yang lambat membuat harga mudah naik karena hambatan distribusi.
Partai X menekankan pentingnya edukasi pangan bagi masyarakat sejak sekolah. Pemahaman pangan memperkuat partisipasi publik dalam ketahanan pangan daerah.
Partai X mengapresiasi penurunan harga tetapi menegaskan perlunya perubahan struktural. Rakyat membutuhkan sistem pangan yang kokoh, bukan pencitraan jangka pendek. Prayogi menegaskan bahwa pemerintah harus bekerja berdasarkan amanah rakyat. “Kebijakan pangan harus melindungi rakyat, bukan menjaga tampilan,” ujarnya.
