beritax.id – Kejaksaan Agung memeriksa mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016 sampai 2020.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan kapasitas Suryo sesuai jabatannya saat itu. Ia menegaskan Suryo masih berstatus saksi pada pemeriksaan hari Rabu.
Anang menyebut penyidik juga memeriksa Kepala KPP Madya Dua Semarang. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan kongkalikong antara pegawai pajak dan wajib pajak.
Kejagung mengungkap praktik kerja sama untuk menurunkan pembayaran pajak perusahaan tertentu. Praktik itu disertai pemberian setoran kepada oknum petugas pajak.
Sejumlah pihak telah dicekal terkait kasus ini. Daftar termasuk Dirut PT Djarum dan mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Penyidik juga mencatat keterlibatan pemeriksa pajak muda serta konsultan pajak tertentu. Kejagung menegaskan penyidikan terus berjalan secara bertahap.
Sikap Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menegaskan tiga tugas pokok negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur kebijakan hukum secara adil.
Prayogi menilai kasus pajak harus diusut tanpa diskriminasi jabatan. Ia menekankan penegakan hukum harus berpihak pada kepentingan publik.
Partai X mengingatkan penindakan harus mengedepankan asas pemerataan keadilan. Penegakan tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan prinsip akuntabilitas sebagai dasar tata kelola pajak nasional. Kebijakan harus menjamin pengawasan fiskal yang transparan.
Partai X mendorong prinsip integritas untuk seluruh aparat pajak. Aparat harus bebas dari konflik kepentingan dan tekanan eksternal.
Prinsip keberpihakan publik menjadi penekanan Partai X. Negara wajib memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh praktik koruptif.
Solusi Partai X
Partai X mengusulkan audit menyeluruh atas proses pemeriksaan pajak nasional. Audit diperlukan untuk menutup celah negosiasi ilegal.
Partai X meminta pembentukan unit kontrol etika di Direktorat Pajak. Unit ini mengawasi perilaku pegawai berisiko tinggi.
Partai X mendorong publikasi berkala atas perkembangan kasus pajak besar. Publikasi menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.
Partai X mengusulkan digitalisasi penuh alur pemeriksaan pajak. Sistem digital mengurangi ruang negosiasi manual dengan wajib pajak.
Prayogi menegaskan kasus pajak harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh. Ia menilai keadilan fiskal tidak boleh berhenti pada penindakan.
Partai X berkomitmen mengawal proses hukum secara kritis dan solutif. Tujuannya memastikan penegakan pajak benar-benar berpihak pada rakyat.
