beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta tambahan anggaran ke DPR RI sebesar Rp12 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kemensos tahun 2026 mencapai Rp80 triliun lebih. Jika tambahan disetujui, total anggaran kementerian ini akan menembus Rp92 triliun. Gus Ipul menegaskan tambahan tersebut diperlukan agar program prioritas bisa berjalan lebih optimal.
Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan tiga program prioritas Kemensos. Pertama, pemutakhiran data penerima manfaat yang kini dikelola Badan Pusat Statistik. Kedua, pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mampu mengangkat 300 ribu keluarga penerima manfaat naik kelas setiap tahun. Ketiga, bansos tepat sasaran agar bantuan benar-benar sampai pada rakyat yang membutuhkan. Ia menambahkan, tambahan anggaran juga diarahkan untuk program makan gratis lansia, bantuan penyandang disabilitas, serta yatim piatu.
Kritik Partai X: Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Retorika
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, pengajuan tambahan anggaran yang begitu besar justru menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran sebelumnya. Menurutnya, rakyat sudah lama butuh kepastian manfaat, bukan sekadar janji bantuan yang berulang kali diumumkan namun sering tidak tepat sasaran.
Partai X menegaskan prinsip bahwa negara adalah milik rakyat, bukan milik pejabat atau kelompok penguasa.
Pemerintah dan kementerian hanyalah pelayan yang menerima mandat untuk menjalankan amanah rakyat. Karena itu, pengelolaan anggaran tidak boleh berhenti pada seremonial atau proyek yang menambah citra pejabat. Dana negara adalah titipan rakyat, sehingga penggunaannya harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian rakyat, bukan kepentingan birokrasi.
Solusi Partai X: Transparansi dan Transformasi Bantuan
Partai X menawarkan solusi agar dana sosial benar-benar memberi manfaat nyata. Pertama, transparansi penuh melalui sistem digitalisasi data penerima manfaat agar tidak ada lagi manipulasi dan penyalahgunaan. Kedua, transformasi bansos menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga rakyat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Ketiga, integrasi program sosial dengan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Keempat, evaluasi rutin bersama publik agar anggaran benar-benar menyentuh rakyat.
Partai X menegaskan, rakyat tidak butuh janji yang terus diulang, melainkan realisasi nyata dari anggaran yang digelontorkan. Setiap rupiah yang dialokasikan dari kas negara harus benar-benar kembali ke rakyat, bukan berhenti di meja birokrat atau proyek seremonial. Tambahan Rp12 triliun bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi amanah yang harus digunakan untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil.
