beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan cara Indonesia menangani pembiayaan pembangunan saat hadir di pertemuan FMCBG G20 di Afrika Selatan. Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Sri Mulyani menyoroti menurunnya dana konsesional, terutama di Afrika, yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan publik.
Ia mencontohkan platform seperti SDG Indonesia One (SIO) dan Infrastructure Guarantee Fund sebagai solusi keberlanjutan yang melibatkan modal swasta. Lewat SIO, pemerintah menghimpun komitmen investasi lebih dari 3,2 miliar dolar AS dari 38 mitra.
Blended Finance Tak Menjawab Persoalan Utama
Partai X menilai bahwa strategi pembiayaan yang dipertontonkan Sri Mulyani bukan jawaban atas akar masalah ekonomi Indonesia. Mengalihkan pembiayaan dari sektor publik ke skema privat justru membuka ruang bagi liberalisasi infrastruktur yang menyandera rakyat.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan negara jangan hanya jago membuat utang bertumpuk tanpa transparansi ke rakyat. “Kalau utang makin menumpuk, siapa yang akan bayar nanti? Apakah rakyat lagi yang menanggungnya?” tegasnya.
Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi arah kebijakan fiskal hari ini justru mengaburkan peran pelindung dan pelayan tersebut.
Partisipasi Modal Swasta Tak Selalu Solutif
Partai X menilai bahwa partisipasi swasta dalam pembangunan publik harus dikritisi secara struktural. Ketika pembiayaan hanya berpihak pada investor, maka rakyat kehilangan kontrol atas infrastruktur dasar mereka.
Platform semacam SDG Indonesia One atau IDXCarbon hanyalah instrumen pasar yang dibungkus narasi keberlanjutan. Faktanya, akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar kian mahal, dan ketimpangan sosial makin tajam.
Blended finance tak bisa menjadi dalih untuk lari dari tanggung jawab fiskal yang adil. Negara harus mengutamakan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam setiap pembiayaan.
Partai X mengingatkan bahwa pembangunan sejati harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Prinsip ekonomi Partai X menolak utang yang tak produktif, serta menuntut tata kelola fiskal yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat kecil.
Pemerintah tak boleh mengaburkan realitas defisit dan beban utang dengan jargon inovatif yang tak membumi. Solusi tak bisa dilepaskan dari penguatan APBN yang berbasis kebutuhan rakyat, bukan selera pasar.
Solusi Partai X: Reformasi Fiskal Berbasis Keadilan Sosial
Sebagai solusi, Partai X mengusulkan reformasi fiskal progresif yang membatasi utang luar negeri dan memperkuat pajak untuk kelompok kaya. Negara harus mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar dengan pembiayaan dari sumber publik, bukan sekadar kemitraan privat yang memperbesar ketimpangan.
Platform semacam IIGF dan VGF harus diaudit secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi rakyat dalam setiap tahapannya. Selain itu, pembiayaan perubahan iklim dan ketahanan pangan tidak bisa dilepas ke mekanisme pasar sepenuhnya.
Keadilan fiskal bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional. Negara tak boleh bersembunyi di balik angka pertumbuhan jika rakyatnya tercekik beban utang dan tarif layanan dasar.
