beritax.id — Wacana pemerintah untuk mendorong kebijakan deregulasi dinilai penting dilakukan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Pusat Makroekonomi INDEF Rizal Taufiqurrahman menilai deregulasi adalah kebutuhan struktural untuk membongkar simpul penghambat ekonomi yang menahan laju investasi dan produktivitas.
Menurutnya, hambatan utama bukan sekadar perizinan berlapis, tetapi juga tumpang tindih regulasi pusat-daerah, lemahnya kepastian hukum, dan inkonsistensi kebijakan antar-kementerian. “Situasi ini membuat biaya transaksi ekonomi tinggi dan menggerus minat investor,” ujarnya.
Rizal menilai deregulasi yang konsisten dapat memperbaiki iklim investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, namun dampak nyata baru terasa dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Partai X: Deregulasi Harus Menyentuh Kehidupan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa deregulasi tidak boleh sekadar kosmetik ekonomi. “Negara punya tiga tugas pokok: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, jika deregulasi hanya menguntungkan kelompok modal tanpa memperkuat ekonomi rakyat, maka kebijakan itu kehilangan makna. “Pertumbuhan di atas 5% tidak berarti apa-apa jika harga pangan tetap tinggi, upah tak naik, dan lapangan kerja sulit,” kata Prayogi.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap langkah deregulasi berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepentingan investasi asing.
Prinsip Partai X: Ekonomi Harus Berkeadilan dan Transparan
Partai X menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah angka, bukan kemajuan. Dalam dokumen prinsip Partai X, disebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang “memastikan kekuasaan dijalankan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk segelintir kepentingan.”
Pemerintah, menurut Partai X, hanyalah alat rakyat. Maka setiap reformasi regulasi wajib membuka ruang partisipasi publik, menghapus ketimpangan, dan memastikan bahwa kekayaan negara kembali kepada rakyat.
Solusi Partai X: Deregulasi yang Berpihak dan Berkeadilan
Partai X menawarkan solusi konkret agar deregulasi benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat:
- Audit seluruh peraturan ekonomi untuk memastikan tidak ada regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
- Harmonisasi pusat-daerah berbasis digital, agar investasi tidak tersandera birokrasi, namun tetap berpihak pada UMKM.
- Penerapan sistem pengawasan publik berbasis transparansi digital terhadap izin usaha dan proyek strategis nasional.
- Reformasi perpajakan progresif, agar pelaku ekonomi besar berkontribusi lebih besar pada pembangunan sosial.
- Insentif bagi usaha rakyat, agar mereka menjadi bagian dari ekosistem investasi, bukan korban dari deregulasi.
Prayogi menegaskan, pertumbuhan ekonomi sejati bukan diukur dari laporan lembaga keuangan, tetapi dari kesejahteraan rakyat di pasar dan desa. “Kalau deregulasi tidak menurunkan harga kebutuhan pokok dan memperluas kerja layak, itu bukan reformasi, tapi pengulangan kesalahan,” katanya.
Partai X menutup pernyataannya dengan pesan tegas: “Pertumbuhan ekonomi boleh tinggi, tapi keadilan sosial harus lebih tinggi. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk pasar semata.”
