beritax.id – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menindak kasus korupsi dan pelanggaran etik pejabat pemerintah serta BUMN. Menurutnya langkah ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara. Perusahaan super holding yang kini mengelola uang negara untuk investasi.
“Korupsi harus diberantas, indeks persepsi korupsi Indonesia harus turun hingga setara dengan negara-negara maju dan modern. Hanya dengan itu rakyat bisa percaya bahwa Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional,” tegas Hardjuno..
Hardjuno menilai, masyarakat masih skeptis terhadap pengelolaan Danantara karena banyaknya kasus korupsi di beberapa BUMN yang hingga kini masih dalam proses hukum. Ia menegaskan bahwa kehadiran Danantara sebagai super holding harus disertai langkah-langkah penegakan hukum yang kuat agar tidak menjadi ladang baru bagi praktik korupsi.
Partai X Desak Tindakan Tegas Mengenai Kepercayaan Danantara
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama yang tidak boleh diabaikan: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Pemerintah harus menjamin bahwa hal tersebut benar-benar bersih dari praktik korupsi agar uang rakyat tidak disalahgunakan. Jangan sampai masyarakat justru menjadi korban dari kelemahan pengawasan dan minimnya ketegasan pemerintah,” tegas Rinto.
Menurutnya, prinsip Pemerintah yang dianut Partai X menuntut pemerintah untuk memastikan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dengan menegakkan keadilan dan transparansi.
Langkah Konkret yang Didorong Partai X
Partai X mendukung tiga langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah demi memastikan Danantara dikelola dengan baik dan profesional:
- Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset
- Partai X menilai pengesahan aturan ini sangat mendesak untuk memastikan aset hasil korupsi dapat segera dikembalikan kepada negara tanpa berlarut-larut dalam proses hukum yang rumit.
- Penerapan Pembuktian Terbalik
- Menurut Rinto, aturan ini harus diberlakukan tidak hanya bagi pejabat negara, tetapi juga bagi pejabat dan pegawai BUMN serta pihak terkait di Danantara.
- Penerapan Sanksi Tegas bagi Koruptor
- Partai X mendukung penerapan hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi koruptor yang terbukti menggerogoti dana publik dalam jumlah besar. Langkah ini dinilai efektif memberikan efek jera dan membangun kepercayaan publik.
“Korupsi adalah musuh bersama yang menggerogoti kepercayaan masyarakat. Jika pemerintah ingin menegakkan keadilan dan menjamin kepercayaan pada Danantara, maka harus diterapkan tanpa tebang pilih,” tegas Rinto.
Imbauan Partai X
Partai X meminta agar masyarakat turut aktif mengawasi kinerja Danantara dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Selain itu, Partai X mendesak pemerintah untuk membuka akses informasi yang transparan agar publik dapat menilai kinerja secara objektif.
“Kami mendorong pemerintah memastikan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang akuntabel terhadap Danantara. Jangan sampai perusahaan ini malah menjadi celah baru bagi praktik korupsi yang merugikan negara,” pungkas Rinto.
Kesimpulan: Kepercayaan Danantara
Partai X menegaskan bahwa kunci utama untuk membangun kepercayaan publik pada Danantara adalah komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dengan langkah-langkah yang tegas dan nyata. Dengan pengawasan yang transparan dan penegakan hukum yang tegas, Partai X optimis Danantara dapat dikelola secara profesional demi kesejahteraan rakyat.
