beritax.id– Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait penyataan bahwa 11 juta peserta PBI BPJS nonaktif tetap dilayani selama 3 bulan terakhir. Irma menilai Menkes Budi tidak konsisten dalam memberikan pernyataan dan bahwa permasalahan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin harus mendapat perhatian serius.
Pemerintah Harus Lebih Bertanggung Jawab
Irma menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berimbas langsung pada akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Dalam rapat kerja dengan Menkes dan Menteri Sosial (Mensos), Irma mempertanyakan keberadaan pemerintah yang semakin terlihat absen dalam memastikan akses kesehatan bagi rakyat yang membutuhkan.
“Pelayanan kesehatan publik ini semakin terganggu karena ada efisiensi transfer daerah. Bagaimana dengan akses masyarakat yang tidak mampu? Di mana pemerintah?” tegas Irma dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta.
Kritik Terhadap Pernyataan Menkes
Irma juga mengkritik pernyataan Menkes Budi yang menyebutkan bahwa peserta BPJS PBI nonaktif tetap akan dilayani. Menurut Irma, kenyataannya, rumah sakit tidak menjalankan arahan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa meskipun surat edaran sudah dikeluarkan, banyak rumah sakit yang tidak menindaklanjuti kebijakan tersebut, sehingga peserta BPJS nonaktif tetap tidak dilayani.
“Pak Menkes, rumah sakit tidak menjalankan kebijakan ini. Banyak masyarakat yang melapor kepada saya, mereka tidak dilayani oleh rumah sakit,” ungkap Irma. Ia juga menekankan pentingnya kontrol yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. “Siapa yang bertanggung jawab untuk kontrol? Pemerintah harus memastikan rumah sakit benar-benar melayani masyarakat sesuai dengan kebijakan,” tambahnya.
Partai X Menyuarakan Kepentingan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menekankan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan tetap tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang menjadi peserta BPJS PBI, meskipun status mereka nonaktif.
“Negara harus hadir untuk rakyat, terutama dalam sektor kesehatan. Ketika ada permasalahan, seperti yang terjadi pada BPJS PBI nonaktif, pemerintah harus memastikan adanya solusi yang jelas dan tepat sasaran, bukan hanya pernyataan kosong,” kata Prayogi.
Solusi Partai X
Partai X menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Khususnya dalam memastikan hak dasar rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Beberapa langkah solutif yang disarankan oleh Partai X antara lain:
- Peningkatan Pengawasan: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kepada peserta BPJS PBI, meskipun status mereka nonaktif.
- Sosialisasi Kebijakan yang Jelas: Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan kesehatan, khususnya untuk peserta BPJS PBI. Agar tidak ada kebingungan di lapangan.
- Kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Kesehatan: Penyelesaian masalah layanan BPJS PBI nonaktif harus melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Hal ini untuk memastikan kebijakan yang ada berjalan dengan baik.
- Penyediaan Dana yang Tepat: Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, terutama untuk BPJS PBI, cukup dan tepat sasaran agar layanan kesehatan tetap terjangkau bagi masyarakat miskin.
- Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk mempermudah proses klaim dan memastikan layanan kesehatan dapat diakses dengan lebih efisien oleh masyarakat. Khususnya yang berada di daerah terpencil.
Pentingnya Memastikan Akses Kesehatan untuk Semua
Prayogi menegaskan, dalam situasi apapun, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Jangan sampai kebijakan efisiensi yang diterapkan justru merugikan rakyat yang membutuhkan.
“Kesehatan adalah hak dasar yang harus dijaga oleh negara. Apapun alasannya, pemerintah harus memastikan setiap warga negara. Adapun terutama yang paling membutuhkan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata,” pungkas Prayogi.
Kesimpulan
Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan memastikan bahwa kebijakan terkait BPJS PBI nonaktif dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mengingat betapa pentingnya sektor ini dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar pernyataan yang tidak diikuti dengan tindakan di lapangan.
