beritax.id – Di tengah diskusi panjang mengenai peran negara dalam perekonomian, sebuah gagasan dasar mulai memudar negara hadir untuk melayani rakyat. Salah satu instrumen negara yang penting adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, seiring berjalannya waktu, relasi antara rakyat dan BUMN semakin menjauh dari prinsip dasar yang seharusnya berlaku. BUMN seharusnya bukan milik pemerintah, tetapi milik rakyat. Didirikan bukan untuk memperkuat kekuasaan negara, tetapi untuk mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Sebagaimana disampaikan oleh Cak Nun, BUMN sejatinya adalah “buruhnya rakyat.” Pernyataan ini menempatkan rakyat sebagai majikan dan negara beserta perangkatnya sebagai pelayan. Sayangnya, kenyataannya kini jauh dari makna tersebut.
Relasi yang Terbalik: Rakyat Tidak Lagi Pemilik
Prinsip dasar yang seharusnya ada adalah bahwa rakyat adalah pemilik, sedangkan BUMN dan pemimpin negara adalah pelaksana yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa BUMN seringkali dipersepsikan sebagai alat kekuasaan negara, bukan sebagai representasi kepemilikan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung lebih bersifat top-down, daripada merupakan hasil dari kebutuhan rakyat.
Sebagai akibatnya, rakyat tidak lagi merasa memiliki BUMN. Mereka menjadi penonton dalam pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan mereka sebagai pemilik. Dalam banyak kasus, rakyat malah diperlakukan sebagai objek dari kebijakan yang dibuat untuk mereka, bukan dengan melibatkan mereka.
Akar Masalah: Perubahan Cara Pandang yang Mengabaikan Rakyat
Masalah utama yang mendasari ketimpangan ini adalah perubahan cara pandang terhadap dunia, manusia, dan negara. Krisis epistemologi yang terjadi telah menyebabkan manusia melihat segala sesuatu sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Cara pandang ini memisahkan subjek dan objek secara kaku, di mana yang satu menguasai dan yang lain dikuasai.
Jika cara pandang ini masuk ke dalam sistem negara, maka negara tidak lagi melihat rakyat sebagai subjek utama. Rakyat dipandang sebagai objek yang diatur, dikelola, dan dimanfaatkan. Akibatnya, lembaga-lembaga negara, termasuk BUMN, kehilangan fungsinya sebagai pelayan rakyat, dan justru menjadi entitas yang memiliki kepentingannya sendiri.
Ruwat Diri: Solusi untuk Mengembalikan Esensi Negara
Cak Nun menawarkan solusi dalam bentuk “ruwat diri”, yakni ajakan untuk membersihkan cara berpikir dan kembali pada pemahaman yang benar mengenai hubungan antara manusia, alam, dan sesama. Dalam konteks negara, ruwat diri berarti mengembalikan kesadaran bahwa:
- Rakyat adalah pusat dari segala kebijakan.
- Negara adalah alat untuk melayani rakyat.
- Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ini bukan sekadar gagasan, tetapi juga ajakan spiritual yang menghubungkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Negara harus berfungsi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang yang memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.
Gado-Gado Nusantara: Kekuatan dalam Keragaman
Indonesia dibangun dengan keragaman yang saling melengkapi. Kekuatan bangsa ini terletak pada keberagaman identitas lokal, nilai-nilai spiritual, dan kemampuan untuk menyerap pengetahuan tanpa kehilangan jati diri. Namun, jika modernisasi dan pengaruh luar mulai menghilangkan identitas lokal, negara kehilangan fondasi yang membentuknya.
BUMN seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat keberagaman dan memastikan bahwa kekayaan negara dikelola demi kesejahteraan rakyat. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu yang hanya mencari keuntungan.
BUMN Sebagai Alat Penebusan: Memperbaiki Sejarah Ekonomi Indonesia
Sejarah ekonomi Indonesia tidak lepas dari warisan masa lalu yang penuh dengan praktik eksploitasi, seperti sistem tanam paksa. Dalam konteks ini, BUMN seharusnya menjadi ruang untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mengembalikan keadilan kepada rakyat. Namun, hal ini hanya akan tercapai jika BUMN kembali pada posisinya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang memperkuat kepentingan kelompok tertentu.
Mengembalikan Makna: BUMN untuk Kepentingan Rakyat
Gagasan “BUMN buruhnya rakyat” adalah pengingat bahwa negara harus kembali kepada desain awalnya, di mana rakyat adalah pemilik dan negara adalah pelayan. Jika rakyat adalah pemilik, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BUMN harus berpihak kepada mereka. Pengelolaan kekayaan negara harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat.
Jika tidak, maka seluruh konsep “milik negara” hanya akan menjadi formalitas belaka, bukan kenyataan yang hidup. Negara harus melayani rakyat, dan BUMN harus berfungsi untuk kepentingan rakyat.
Seruan Kembali kepada Jati Diri Bangsa
Pada akhirnya, masalah ini lebih besar daripada sekadar BUMN. Ini adalah soal arah bangsa. Apakah Indonesia akan terus melanjutkan relasi yang terbalik, di mana rakyat hanya menjadi objek? Ataukah Indonesia akan kembali kepada jati dirinya, di mana rakyat adalah pusat dan negara adalah pelayan?
Gagasan “BUMN buruhnya rakyat” memang terdengar sederhana, tetapi dalam kesederhanaannya terkandung kebenaran yang mendalam. Negara tidak boleh berdiri di atas rakyat, negara harus berdiri untuk rakyat. Jika gagasan ini terus dilupakan, maka republik ini belum sepenuhnya kembali kepada pemiliknya yang sah: rakyat Indonesia.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks BUMN, tugas negara adalah memastikan bahwa BUMN kembali pada posisinya yang benar: sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan. Kebijakan BUMN harus berpihak pada rakyat dan mengutamakan kesejahteraan mereka.
BUMN harus dimaknai kembali sebagai “buruhnya rakyat,” bukan alat yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan negara. Kebijakan dan pengelolaan BUMN harus lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Negara harus kembali pada fungsi utamanya untuk melayani rakyat dan mengembalikan BUMN sebagai pelayan yang sejati.
