beritax.id — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh meluncurkan uji coba program yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih dekat dengan domisili mereka. Program tersebut bertujuan mengurangi biaya transportasi, meningkatkan kenyamanan bekerja, serta menjaga produktivitas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Zudan menjelaskan program tersebut menjadi langkah menuju birokrasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai. Menurutnya, kebijakan itu dapat membantu menekan pengeluaran PNS dan PPPK, terutama biaya perjalanan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai kebijakan mendekatkan ASN dengan tempat tinggal merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan birokrasi harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, ASN merupakan bagian penting dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pemerintah bukanlah pemilik negara. Pemerintah merupakan bagian kecil dari rakyat yang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, serta transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan ASN Harus Berdampak pada Pelayanan Publik
Prayogi menjelaskan bahwa program ASN dekat dengan keluarga dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi pegawai. Pengurangan biaya transportasi dapat membantu ASN mengelola kebutuhan keluarga secara lebih baik.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada kepentingan internal aparatur. Negara harus memastikan setiap kebijakan birokrasi memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
Menurut prinsip Partai X, negara terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah, serta pengakuan dari negara lain. Dalam konsep tersebut, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. “ASN yang sejahtera harus menjadi energi tambahan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan adil,” kata Prayogi.
Ia menilai keberhasilan program ASN dekat domisili tidak hanya dapat diukur dari penghematan biaya pegawai. Keberhasilan juga harus terlihat dari peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemerintah Perlu Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas
Prayogi menyampaikan bahwa fleksibilitas kerja ASN harus disertai sistem pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga dalam kondisi kerja yang lebih fleksibel. Menurutnya, transformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui perubahan lokasi kerja. Reformasi harus mencakup tata kelola, sistem evaluasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Prinsip Partai X mendorong kewenangan negara dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Pengelolaan pemerintahan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Prayogi menilai pemerintah perlu membangun sistem pengawasan berbasis kinerja. Sistem tersebut dapat memastikan ASN tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun bekerja lebih dekat dengan domisili. Ia juga menilai digitalisasi birokrasi menjadi kebutuhan penting dalam menjaga akuntabilitas. Sistem digital dapat mengurangi ketergantungan pada individu dan memperkuat pengawasan pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi Harus Berpihak kepada Rakyat
Prayogi mengatakan birokrasi harus ditempatkan sebagai alat negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pejabat dan aparatur bukanlah kelompok elit, melainkan pelayan rakyat yang menjalankan mandat publik. Menurut prinsip Partai X, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Pemerintah memiliki kewajiban menjalankan amanah tersebut melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai program ASN dekat rumah dapat menjadi bagian dari reformasi birokrasi apabila dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Pemerintah harus memastikan seluruh wilayah mendapatkan pelayanan publik yang setara. “Jangan sampai kemudahan bagi ASN justru mengurangi kualitas pelayanan kepada rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menambahkan, pemerintah perlu membuat indikator keberhasilan yang jelas. Indikator tersebut mencakup produktivitas ASN, kepuasan masyarakat, serta efisiensi anggaran negara.
Solusi Partai X untuk Birokrasi yang Efektif dan Melayani
Prayogi menyampaikan Partai X mendorong transformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah utama adalah memperluas digitalisasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan. Solusi tersebut sejalan dengan prinsip Partai X yang mendorong transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Digitalisasi juga dinilai mampu memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem evaluasi ASN berbasis kinerja. Penilaian tidak hanya berdasarkan kehadiran fisik, tetapi berdasarkan hasil kerja dan dampak pelayanan kepada masyarakat. Partai X juga mendorong pemaknaan Pancasila sebagai pedoman operasional dalam menjalankan pemerintahan. Nilai keadilan sosial harus menjadi dasar setiap kebijakan negara. Menurut Prayogi, ASN harus menjadi bagian dari perubahan menuju negara yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Kebijakan yang berpihak kepada aparatur harus tetap memiliki tujuan akhir, yaitu kesejahteraan rakyat.
Penutup
Program ASN bekerja lebih dekat dengan domisili merupakan inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi aparatur. Namun, keberhasilan program tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dan kepentingan masyarakat. Partai X menilai negara harus selalu hadir menjalankan tugasnya. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang adil. Dengan birokrasi yang transparan, digital, dan berorientasi pelayanan, program ASN dekat rumah dapat menjadi bagian dari reformasi pemerintahan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
