Oleh: Adv. Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Demokrasi sering diposisikan sebagai simbol tertinggi peradaban politik modern. Ia dipuji sebagai sistem yang memberi rakyat hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Di atas kertas, konsep ini tampak adil satu orang, satu suara. Semua warga negara dianggap memiliki nilai yang setara, tanpa memandang latar belakang sosial, pendidikan, kekayaan, atau kedudukan.
Sekilas, itu terdengar mulia.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah sesuatu yang tampak adil di permukaan selalu menghasilkan keadilan dalam kenyataan?
Analogi Sederhana: Emas dan Batu
Jika Anda memiliki emas satu kilogram, lalu seseorang menawarkan batu satu kilogram, apakah Anda bersedia menukarnya?
Tentu tidak. Nilai ditentukan oleh kualitas, manfaat, kelangkaan, dan integritas substansinya, bukan semata kuantitas.
Anehnya, dalam demokrasi liberal modern, logika sebaliknya sering diterapkan. Popularitas, citra, dan kemampuan membangun persepsi lebih menentukan daripada kapasitas dan kualitas nyata.
Demokrasi yang Tampak Adil
Demokrasi liberal menjanjikan kesetaraan politik. Setiap orang memiliki hak memilih, tanpa aristokrasi atau hak istimewa.
Namun, kesetaraan hak memilih tidak otomatis menghasilkan kualitas hasil pilihan. Demokrasi berlangsung di tengah ketimpangan informasi, ekonomi, manipulasi opini, pencitraan, dan populisme emosional.
Rakyat memilih bukan di ruang steril, tetapi di tengah propaganda, algoritma media sosial, dan mesin. Hasilnya, demokrasi sering bukan tentang memilih yang terbaik, tetapi memilih yang paling mampu membangun persepsi.
Demokrasi liberal memberi kesan rakyat bebas memilih, tetapi kenyataannya rakyat hanya memilih dari kandidat yang berhasil lolos dalam sistem politik yang mahal, kompetitif, dan sering bergantung pada modal.
Seperti masuk ke toko perhiasan, tetapi semua yang tersedia hanyalah batu biasa yang dipoles menyerupai berlian. Rakyat diminta bangga karena “bebas memilih”, padahal pilihan itu dibatasi sejak awal oleh sistem.
Demokrasi dan Kualitas Kepemimpinan
Masalah utama demokrasi liberal bukan prinsip partisipasinya, tetapi ketidakmampuannya menjamin kualitas kepemimpinan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kualitas selalu didahulukan. Pilot, dokter, atau ahli bedah tidak dipilih berdasarkan popularitas. Namun untuk memimpin negara, sistem sering menyederhanakan semuanya menjadi kompetisi elektoral, sehingga yang menang bukan selalu yang paling layak, melainkan yang paling efektif memenangkan permainan.
Pendukung demokrasi liberal sering berkata: “Kedaulatan ada di tangan rakyat.”
Namun jika rakyat hanya memilih dari opsi yang dikonstruksi oleh sistem modal, partai, mesin propaganda, dan populisme, apakah itu benar-benar kedaulatan? Atau hanya simulasi kedaulatan?
Kedaulatan sejati berarti rakyat dapat memastikan pilihan yang tersedia lahir dari proses yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kualitas. Tanpa itu, rakyat hanya diberi ilusi partisipasi.
Demokrasi Pancasila: Fokus pada Kualitas
Indonesia memiliki fondasi berbeda. Sila keempat Pancasila berbunyi:
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Fokusnya bukan “siapa terbanyak menang”, melainkan hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan.
Musyawarah memungkinkan rakyat tidak dipaksa memilih antara batu biasa yang dipoles. Demokrasi Pancasila menyaring kandidat terbaik sebelum sampai ke rakyat, berbeda dari demokrasi liberal yang membiarkan semua batu bercampur.
Negara Salah Desain
Jika negara diibaratkan bangunan, demokrasi liberal tanpa koreksi kontekstual seperti memasang desain rumah dari iklim Eropa di tropis Indonesia. Modern di atas kertas, tetapi bocor dalam praktik.
Masalah Indonesia bukan sekadar pada siapa presidennya atau partainya, tetapi desain sistem yang salah membaca karakter bangsa.
Ketika popularitas mengalahkan kualitas dan rakyat merasa berdaulat tetapi hanya memilih dari opsi yang dikondisikan, demokrasi sehat digantikan oleh ilusi demokrasi.
Jika Anda memiliki emas, apakah rela menukarnya dengan batu hanya karena sama berbobot satu kilogram?
Jika jawabannya tidak, mengapa dalam urusan memilih arah bangsa logika yang lebih buruk diterima? Demokrasi harus menjadi mekanisme lahirnya kualitas, bukan sekadar ritual angka.
Jika tidak, rakyat hanya diberi hak memilih tanpa benar-benar diberi pilihan yang layak. Yang bekerja bukan demokrasi, tetapi ilusi.
