beritax.id– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, menegaskan bahwa pembangunan 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia memastikan bahwa seluruh anggaran pembangunan SPPG ini berasal dari investasi masyarakat.
“Belum ada satupun pembangunan SPPG di Kepulauan Babel menggunakan APBN,” ujar Sony Sanjaya pada Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalpinang, Jumat (22/4). Penegasan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
SPPG Bangka Belitung: Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Gizi
Sebanyak 106 SPPG di Kepulauan Bangka Belitung tersebar di tujuh wilayah, yakni Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Program ini bertujuan untuk menyalurkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 252.951 orang. Dari jumlah tersebut, 207.812 di antaranya adalah peserta didik, sementara sisanya terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sony menjelaskan bahwa pengelolaan SPPG di Kepulauan Bangka Belitung selama satu tahun terakhir sepenuhnya dibiayai oleh investasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan dan operasional SPPG tidak menggunakan dana APBN. “Seluruh anggaran pembangunan SPPG-nya adalah investasi dari masyarakat. Oleh karena itu, dapat saya pastikan tidak ada anggaran pemerintah untuk pembangunan SPPG ini,” ujar Sony.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa terdapat satu SPPG yang dinonaktifkan karena adanya pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP). Hal ini terjadi karena kualitas MBG yang disalurkan dan sarana prasarana dapur tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas dan standar layanan MBG.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, memberikan pandangan mengenai kebijakan pengelolaan SPPG di Kepulauan Bangka Belitung. “Langkah membangun SPPG dengan investasi masyarakat ini adalah salah satu contoh pemberdayaan ekonomi lokal yang patut diapresiasi. Ini juga memastikan bahwa kebutuhan gizi masyarakat dapat dipenuhi tanpa bergantung pada APBN,” ujar Prayogi.
Prayogi mengingatkan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks ini, pengelolaan program MBG yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.
Prayogi juga menambahkan bahwa implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa program MBG dapat benar-benar mencapai tujuannya. Adapun yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal.
Partai X selalu berpegang pada prinsip bahwa negara harus mengutamakan perlindungan terhadap rakyat dan kesejahteraan sosial. Program MBG yang diinisiasi oleh pemerintah daerah ini mencerminkan upaya nyata dalam mengatasi masalah gizi buruk dan mengurangi ketimpangan akses terhadap kebutuhan pangan sehat di daerah-daerah terpencil.
Solusi Partai X untuk Meningkatkan Keberlanjutan Program MBG
Sebagai solusi untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program MBG, Partai X mengusulkan beberapa langkah strategis:
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan lebih jauh dalam pengelolaan SPPG agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari program ini.
- Pengawasan Ketat dan Transparansi: Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proses distribusi MBG berjalan sesuai dengan SOP yang ketat dan diawasi dengan transparan.
- Perbaikan Infrastruktur: Pemda perlu terus memperbaiki infrastruktur yang mendukung pengelolaan MBG, terutama dalam hal penyimpanan dan distribusi bahan pangan.
- Evaluasi dan Pemutakhiran Data: Data penerima manfaat harus terus diperbarui dan diverifikasi untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran.
Kesimpulan: Mengutamakan Kesejahteraan Rakyat dan Pengawasan Ketat
Dengan mengandalkan investasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan SPPG, pemerintah daerah Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Partai X mendukung penuh upaya ini dan mengingatkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi untuk memastikan bahwa program MBG ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.
