beritax.id – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyoroti kurangnya jumlah tenaga pendidikan di Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Kondisi itu disampaikannya saat meninjau masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (22/7).
Gus Ipul menyebut bahwa kekurangan tenaga pendidikan mencakup wali asrama, wali asuh, cleaning service, dan satuan pengaman. Ia menegaskan kekurangan ini sedang dilengkapi, dan menjadi bahan evaluasi agar program Sekolah Rakyat tetap berjalan maksimal.
Partai X: Pemerintah Wajib Hadir Secara Merata
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyayangkan kondisi kekurangan guru di tengah ambisi digitalisasi pendidikan.
Menurutnya, negara punya tiga tugas utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika ketiganya tidak dijalankan beriringan, maka rakyatlah yang dikorbankan.
“Bagaimana negara mau bicara kecerdasan digital, kalau tenaga pendidik saja masih kurang di Sekolah Rakyat?” ujarnya. Partai X menilai ironi ini sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas secara menyeluruh.
Dalam prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk mengelola negara secara efektif, efisien, dan transparan.
Karena itu, negara tak bisa lepas tangan dalam menjamin kelengkapan infrastruktur dasar pendidikan.
“Kalau kekurangan guru dibiarkan, pendidikan hanya jadi panggung simbolik. Anak-anak bangsa jadi korban ketidakhadiran negara,” tegas Prayogi.
Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar program, tapi syarat mutlak bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X: Pendidikan Merata, Guru Terjamin
Partai X mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang menempatkan kebutuhan rakyat sebagai pusat kebijakan.
Pertama, pastikan penganggaran pendidikan berbasis kebutuhan wilayah, termasuk tenaga pendidik, bukan hanya pembangunan fisik.
Kedua, bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas untuk merekrut, melatih, dan menempatkan guru secara merata.
Ketiga, berikan jaminan kerja, insentif, dan perlindungan sosial yang layak bagi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dan wilayah 3T.
Keempat, audit berkala program Sekolah Rakyat untuk memastikan pelaksanaan sesuai prinsip transparansi dan tanggung jawab publik.
Pendidikan Bukan Komoditas, Tapi Hak Konstitusional
Partai X menegaskan bahwa pendidikan bukanlah ruang eksklusif penguasa kekuasaan, melainkan hak konstitusional setiap warga. Negara yang gagal menyediakan guru tapi sibuk mempromosikan pendidikan digital tanpa fondasi, sedang mengkhianati amanah konstitusi.
“Negara tak boleh bicara transformasi pendidikan kalau masih membiarkan kelas-kelas tanpa guru,” tutup Prayogi. Menurut Partai X, negara baru layak disebut berdaulat jika semua anak bangsa bisa belajar, dibimbing, dan diberdayakan secara adil.
