beritax.id – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengingatkan retret untuk sekretaris daerah jangan dilakukan terlalu lama. Menurutnya, para sekda adalah birokrat senior sehingga tidak perlu sampai “jungkir balik” dalam pelatihan manajerial pemerintahan. “Cukup dua hari. Mereka itu sudah puluhan tahun di birokrasi, tidak perlu sampai seperti peserta diklat dasar,” ujarnya. Retret ini sebelumnya diumumkan Mendagri Tito Karnavian di tengah retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN, Jatinangor.
Kritik Partai X: Kegiatan Birokrasi Dibuat Mewah, Tapi APBD Tidak Menjawab Kebutuhan Rakyat
Partai X menyatakan keprihatinan atas pola kerja birokrasi yang makin gemar membangun pencitraan melalui forum-forum tertutup. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menyebut, “Yang perlu dibalik bukan sekda, tapi arah anggaran.”
Prayogi menekankan bahwa birokrasi seharusnya menjadi tulang punggung perencanaan, bukan sumber keluhan kepala daerah. Jika sekda dinilai lemah dalam manajemen fiskal, pembinaan seharusnya dilakukan terus-menerus, bukan hanya dalam format retret.
Partai X mengingatkan kembali bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan memprioritaskan protokoler birokrasi.
Pelatihan dan pembinaan bagi ASN harus dilakukan secara efisien, murah, dan menyasar akar persoalan rakyat di lapangan.
Sekda adalah aktor strategis dalam tata kelola pemerintahan, sehingga seluruh pelatihan harus fokus pada peningkatan dampak kebijakan publik.
Jika yang dibenahi hanya narasi dan loyalitas kekuasaan, maka birokrasi akan makin menjauh dari rakyat yang seharusnya mereka layani.
Solusi Partai X: Audit Fungsi Sekda, Refleksi Anggaran, dan Reformasi Manajerial Daerah
Partai X menilai pemerintah perlu melakukan audit kinerja sekda secara nasional sebagai basis pembinaan dan rotasi jabatan. Sistem meritokrasi harus diterapkan penuh agar jabatan sekda tidak hanya diisi oleh figur kompromi atau warisan kepala daerah.
Partai X juga menyerukan reformasi alokasi APBD yang terlalu tersandera belanja rutin dan minim alokasi pembangunan langsung. Retret seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun ulang prioritas anggaran, mempercepat integrasi layanan publik, dan meninjau efektivitas bansos.
Dalam kerangka Sekolah Negarawan Partai X, pelatihan birokrasi harus dilandasi akuntabilitas, kepemimpinan publik, dan keteladanan etika.
“Sekda tidak butuh retret mewah, tapi butuh sistem kerja yang berpihak pada warga, bukan para pejabat,” tutup Prayogi.
