beritax.id – Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy. Penunjukan itu tercantum dalam SK Menteri BUMN Nomor 192/MBU/07/2025 tertanggal 3 Juli 2025.
Namun, menurut Sjafrie Sjamsoeddin, Rizal harus pensiun dulu dari TNI sebelum secara resmi menjabat sebagai Dirut Bulog.
Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan bahwa Rizal telah ditunjuk sebagai pengganti. Novi Helmy diminta kembali bertugas di TNI. Namun, publik belum mengetahui kepastian status pensiun Rizal saat surat keputusan sudah diteken.
Tidak dijelaskan apakah Rizal telah menyelesaikan proses pensiun ketika SK pengangkatan dikeluarkan.
Partai X: Kalau Harus Pensiun Dulu, Kenapa Sudah Dilantik Duluan?
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menyebut proses pengangkatan tersebut janggal dan membingungkan rakyat. “Kalau harus pensiun dulu, kenapa SK sudah keluar duluan?” tegasnya.
Menurutnya, pengangkatan pejabat strategis seperti Dirut Bulog harus jelas, tidak boleh abu-abu secara administrasi maupun etika jabatan.
Partai X mengingatkan bahwa pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang wajib melayani secara transparan dan taat prosedur . Ketika jabatan publik dijalankan dengan ketidakjelasan, rakyat sulit percaya pada niat baik pemerintah.
“Kalau pemimpin pangan pun tak jelas statusnya, bagaimana rakyat percaya pada ketahanan pangan nasional?” kata Prayogi.
Partai X mengkritik ketimpangan perlakuan hukum dan etika jabatan di Indonesia. Masyarakat biasa diharuskan tunduk pada prosedur ketat. Namun, pejabat tinggi bisa melangkah tanpa kejelasan administratif.
“Kalau rakyat salah nama di KTP, bisa ditolak bantuan. Kalau jenderal belum pensiun, tetap bisa jadi direktur,” sindir Prayogi.
Solusi Partai X: Tegaskan Status Hukum dan Profesionalisme Jabatan Publik
Partai X menawarkan solusi konkret agar jabatan publik dijalankan dengan akuntabilitas. Pertama, semua jabatan BUMN harus dipimpin oleh sipil aktif atau purnawirawan resmi. Kedua, seluruh SK jabatan wajib disertai dokumen status hukum yang sah.
Ketiga, lakukan audit etik untuk setiap pengangkatan yang berasal dari TNI/Polri aktif ke BUMN. Keempat, evaluasi seluruh proses rekrutmen BUMN agar terbebas dari intervensi kekuasaan. Kelima, transparansikan proses ke publik melalui kanal resmi.
Partai X menilai pemerintah terlalu sibuk mengatur narasi seremonial, tapi lalai pada isu mendesak seperti judi online. “Jangan sampai jabatan publik jadi panggung kekuasaan, sementara rumah tangga rakyat hancur karena judi digital,” tegas Prayogi.
Ia menutup dengan peringatan jabatan publik adalah amanah, bukan privilege yang boleh dijalani setengah hati atau setengah prosedur.
