beritax.id – Komisi I DPR RI kembali menggelar rapat tertutup bersama Badan Intelijen Negara (BIN), membahas potensi dampak konflik global terhadap Indonesia. Rapat membicarakan konflik Israel-Hamas, Israel-Iran, Rusia-Ukraina, hingga ketegangan China-Taiwan. Namun, di tengah konsentrasi itu, kondisi riil rakyat seperti nelayan tewas akibat bom ikan, pangan mahal, dan konflik agraria seolah lenyap dari perhatian pejabat.
Rapat Global, Derita Lokal
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan bahwa situasi global seperti konflik di Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Asia Timur memiliki potensi mempengaruhi stabilitas nasional. Karena itu, menurutnya, BIN diminta mengantisipasi potensi konflik lanjutan, termasuk peningkatan gerakan radikal di dalam negeri.
Namun, Partai X menilai arah perhatian ini jauh dari kebutuhan riil rakyat di lapisan bawah. “Rakyat di daerah pesisir, petani di desa, hingga buruh di kota, semua sedang berjuang sendiri menghadapi krisis. Sementara, para pejabat sibuk rapat tertutup membahas skenario perang di luar negeri,” tegas Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X.
Partai X mengingatkan kembali bahwa tugas negara sebagaimana tertuang dalam prinsip kenegaraan adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Melindungi bukan hanya dalam arti dari ancaman militer luar negeri. Melainkan juga dari ketidakadilan ekonomi, konflik agraria, kekerasan aparat, serta krisis biaya hidup.
“Kalau rakyat mati karena bom ikan atau gizi buruk. Tapi pemerintah sibuk bahas kemungkinan perang antarbenua, maka ini pengkhianatan terhadap makna negara,” ujar Direktur X-Institute Prayogi R Saputra.
Prinsip dan Solusi Partai X
Menurut Partai X, pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelayan yang dipekerjakan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen prinsip resmi Partai X, pemerintah hanyalah sopir dalam bus bernama negara. Rakyat adalah pemilik bus. Arah bus seharusnya ditentukan oleh kepentingan rakyat, bukan agenda pejabat atau ketakutan akan bayangan musuh global.
Solusi Partai X menegaskan kembali perlunya membedakan fungsi negara dan fungsi pemerintah. Negara wajib mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam hal ini, pendekatan keamanan nasional harus berdasarkan prioritas kebutuhan rakyat—bukan hanya proyeksi ancaman dari luar negeri.
“Kalau pemerintah takut dengan Israel dan Rusia, tapi tidak peduli dengan kemiskinan struktural di NTT dan Papua, maka negara ini telah berjalan dengan arah keliru,” tegas Prayogi.
Sekolah Negarawan: Didik Pemimpin yang Tidak Salah Fokus
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mendidik calon-calon pemimpin dengan integritas tinggi dan berorientasi rakyat. Di dalamnya, diajarkan bahwa kebijakan harus mengutamakan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat. Melainkan buukan hanya lobi diplomatik luar negeri atau stabilitas kekuasaan.
Partai X menekankan, jika perhatian negara terus lebih besar kepada luar negeri ketimbang dalam negeri, maka saat konflik global benar-benar sampai ke Indonesia, yang tersisa hanyalah rakyat yang tak berdaya dan pemimpin yang sibuk berdiplomasi.
