beritax.id — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan tekanan likuiditas di pasar uang dan perbankan yang sempat terjadi pada akhir Juni 2026 mulai mereda. Perbaikan tersebut didorong oleh langkah agresif operasi moneter BI serta sinergi dengan pemerintah melalui pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, kondisi likuiditas sempat mengalami pengetatan pada pekan terakhir Juni 2026. Hal tersebut tercermin dari kenaikan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA), suku bunga acuan pasar uang overnight yang sempat mendekati level 6,5 persen.

BI kemudian merespons kondisi tersebut dengan menggelontorkan likuiditas melalui berbagai instrumen operasi moneter. Adapun termasuk repurchase agreement (repo) dan swap valuta asing. Langkah tersebut membuat tekanan likuiditas berangsur menurun dengan tambahan dana yang disebut hampir mencapai Rp1.000 triliun pada sekitar 25 Juni 2026. Namun, di tengah kabar membaiknya likuiditas sistem keuangan. Pertanyaan besar tetap muncul di tengah masyarakat: apakah perbaikan indikator ekonomi tersebut telah benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari?

Prayogi R Saputra: Tugas Negara Bukan Sekadar Menjaga Sistem Keuangan

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan negara. Adapun tidak hanya dilihat dari stabilitas angka ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Menurut Prayogi, tugas negara memiliki tiga fungsi utama, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan negara.

“Stabilitas sistem keuangan memang penting, tetapi negara tidak boleh berhenti pada keberhasilan menjaga angka-angka ekonomi. Pertanyaan utamanya adalah apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu membuka lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” ujar Prayogi.

Dalam prinsip Partai X, negara dipahami sebagai entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien. Serta transparan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.

Kritik: Ekonomi Stabil Harus Berujung pada Kesejahteraan

Menurut Prayogi, kebijakan moneter yang menjaga likuiditas perbankan merupakan langkah penting untuk mencegah gangguan ekonomi. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa aliran manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada sektor keuangan. Ia menilai terdapat tantangan agar tambahan likuiditas dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan produktif. Penguatan usaha kecil dan menengah, serta penciptaan lapangan kerja. “Jangan sampai ekonomi hanya terlihat stabil di tingkat indikator makro. Tetapi masyarakat masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal,” katanya.

Prayogi menegaskan bahwa konsep kesejahteraan menurut Partai X adalah kondisi ketika kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.

Objektif: Menjaga Stabilitas dan Pemerataan Harus Berjalan Bersamaan

Dari sisi kebijakan ekonomi, langkah BI melalui operasi moneter bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas yang membaik dapat memberikan ruang bagi perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasi. BI juga menyampaikan sejumlah indikator perbankan masih berada dalam kondisi sehat. Seperti rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), permodalan bank, serta tingkat kredit bermasalah yang tetap terjaga.

Namun, stabilitas ekonomi membutuhkan kesinambungan antara kebijakan moneter dan kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil memiliki orientasi yang sama, yaitu memperluas manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Solutif: Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Kepentingan Rakyat

Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan agar kebijakan ekonomi tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menghasilkan pemerataan manfaat bagi rakyat.

1. Pastikan Likuiditas Mengalir ke Sektor Produktif

Tambahan likuiditas harus diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat, terutama usaha kecil, industri produktif, pertanian, pangan, dan sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurut Prayogi, negara harus memastikan uang yang beredar dalam sistem keuangan memberikan dampak nyata kepada masyarakat, bukan hanya memperkuat kelompok ekonomi tertentu.

2. Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Ekonomi

Prayogi mendorong agar setiap kebijakan ekonomi memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip Partai X bahwa pengelolaan negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

3. Percepat Digitalisasi Tata Kelola untuk Cegah Penyimpangan

Prayogi menilai transformasi birokrasi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pelayanan publik dan mengurangi ruang manipulasi.

Dalam 10 poin solusi permasalahan bangsa versi Partai X, transformasi birokrasi digital disebut sebagai upaya untuk memutus rantai korupsi, melindungi sistem dari manipulasi manual, serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

4. Tempatkan Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan

Menurut Prayogi, kebijakan ekonomi harus selalu kembali pada prinsip bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara.

Prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara sehingga rakyat adalah raja, sementara pejabat atau pemerintah merupakan pelayan rakyat.

Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari stabilitas pasar keuangan, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat.

Penutup: Ekonomi Kuat Harus Menguatkan Rakyat

Perbaikan likuiditas nasional melalui langkah BI dan sinergi pemerintah menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat stabilitas tersebut sampai kepada masyarakat luas. Prayogi R Saputra menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas menjaga sistem, tetapi juga wajib memastikan rakyat terlindungi, terlayani, dan mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan yang dibuat. “Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka pertumbuhan dan likuiditas, tetapi tentang bagaimana rakyat merasakan kehidupan yang lebih aman, adil, dan sejahtera,” tutup Prayogi.