beritax.id — Gubernur DKI Jakarta sekaligus pejabat PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan partai pemerintahannya tidak akan pernah menjadi besar. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri pelantikan Ketua DPC PKB se-Indonesia di Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7/2026) malam. Pramono menyampaikan pandangannya dalam percakapan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut Pramono, pengalaman sejumlah tokoh pemerintahan menunjukkan bahwa kekuatan seseorang dalam dunia pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan dan dukungan partai yang menaunginya. Pernyataan tersebut muncul dalam momentum pelantikan struktur partai tingkat daerah. Namun, di tengah dinamika pemerintahan dan penguatan organisasi partai, perhatian publik tetap tertuju pada pertanyaan yang lebih besar, yaitu sejauh mana kekuasaan pemerintahan mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Prayogi R Saputra: Kekuasaan Harus Kembali kepada Fungsi Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa politik bukan hanya mengenai kekuatan organisasi, jabatan, atau keberlangsungan kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menjalankan tugas negara. Menurut Prayogi, negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Politik harus ditempatkan sebagai alat untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk membahas pergantian posisi, konflik elite, atau kepentingan kelompok, sementara persoalan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masih membutuhkan perhatian,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin pemerintahan harus mampu menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan nyata, bukan hanya melalui pernyataan atau kekuatan pemerintahan. Menurut Prayogi, dinamika hubungan antarpartai merupakan bagian dari demokrasi. Namun, demokrasi akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada perebutan pengaruh pemerintahan tanpa menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan semata-mata dilihat dari posisi pemerintahan, lama berada di partai, atau kekuatan jaringan kekuasaan, tetapi dari kemampuan menghadirkan perubahan positif bagi rakyat.
“Pemimpin yang besar bukan hanya karena berada dalam struktur pemerintahan tertentu, tetapi karena mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Prayogi mengingatkan bahwa prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Rakyat bukan objek kekuasaan, melainkan pihak yang harus mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan manfaat dari penyelenggaraan negara.
Objektif: Stabilitas Pemerintahan Harus Diikuti Kinerja Pemerintahan
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai 5,59 persen serta kondisi inflasi Jakarta yang disebut menjadi yang terendah di Pulau Jawa. Selain itu, Pramono menyampaikan pentingnya menjaga Jakarta sebagai ruang bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan keberagaman latar belakang. Capaian pemerintahan daerah tersebut menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan perlu berjalan bersama dengan kinerja pelayanan publik. Menurut Prayogi, keberhasilan pemimpin harus diukur dari kemampuan mengelola pemerintahan secara efektif, bukan hanya dari kekuatan pemerintahan yang dimiliki.
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan negara sebagai organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bersama dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam prinsip tersebut, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Pemerintah dan pejabat negara memiliki tanggung jawab sebagai pelayan rakyat, bukan pihak yang menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Penyelenggaraan negara juga harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan agar seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Solutif: Bangun Kepemimpinan yang Mengutamakan Kesejahteraan
Berdasarkan prinsip Partai X, Prayogi menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperkuat agar pemerintahan benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat.
1. Ubah Orientasi dari Kekuasaan Menjadi Pelayanan
Menurut Prayogi, partai politik dan pejabat publik harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Kekuatan pemerintahan harus digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik, membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Ukur Keberhasilan Pemimpin dari Dampak Kebijakan
Prayogi mendorong agar evaluasi terhadap pemimpin tidak hanya didasarkan pada popularitas atau kekuatan pemerintahan, tetapi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Indikator keberhasilan harus mencakup peningkatan kesejahteraan, kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.
3. Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan
Prayogi menilai pemerintahan yang kuat membutuhkan sistem yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik menjadi bagian penting agar kekuasaan tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Partai X yang menekankan pengelolaan negara secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
4. Jadikan Pemerintahan sebagai Jalan Persatuan
Menurut Prayogi, perbedaan pilihan pemerintahan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, seluruh kekuatan pemerintahan harus memiliki tujuan bersama, yaitu membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kompetisi pemerintahan boleh terjadi, tetapi setelah mendapatkan amanah rakyat, seluruh pemimpin harus kembali bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Penutup: Rakyat Menilai dari Kerja Nyata
Dinamika pemerintahan dan penguatan organisasi partai merupakan bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia. Namun, legitimasi pemerintahan pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan pemimpin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Prayogi R Saputra menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir dalam pemerintahan, melainkan alat untuk menjalankan kewajiban negara. “Pemimpin yang benar-benar besar adalah pemimpin yang mampu membuat rakyat merasa terlindungi, terlayani, dan hidup lebih sejahtera,” tutup Prayogi.
