beritax.id – Praktik pemerintahan di Indonesia memperlihatkan bahwa rakyat sering menjadi objek, bukan subjek dalam proses pengambilan keputusan. Sistem demokrasi formal dijalankan, termasuk pemilu dan legislasi, tetapi pengaruh rakyat terhadap kebijakan strategis sangat terbatas. Rakyat memiliki hak memilih, tetapi kebijakan dan keputusan penting lebih banyak dikendalikan oleh pejabat pemerintahan dan partai besar. Hal ini menimbulkan ilusi demokrasi, di mana meskipun partisipasi tinggi, rakyat merasa suaranya tidak menentukan arah pemerintahan. Praktik pemerintahan yang demikian membuat rakyat menjadi penonton, sementara kekuasaan tetap berada pada kelompok pejabat.
Rakyat Sebagai Objek: Ketika Pilihan Terbatas dan Terkontrol
Dalam sistem demokrasi ideal, rakyat seharusnya menjadi subjek yang menentukan arah kebijakan melalui partisipasi aktif. Namun, dalam praktik pemerintahan di Indonesia, rakyat sering kali hanya diberikan pilihan yang terbatas. Calon pemimpin yang muncul dalam pemilu banyak dipengaruhi oleh partai besar, bukan aspirasi rakyat. Pemilih memilih, tetapi keputusan akhir mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan sering sudah ditentukan oleh pejabat pemerintahan. Fenomena ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap demokrasi, karena meskipun rakyat berpartisipasi, pengaruh mereka terhadap kebijakan dan keputusan strategis sangat minim.
Dominasi Partai dan Pejabat: Menguatkan Posisi Kekuasaan
Salah satu penyebab utama wajah pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai objek adalah dominasi partai besar dan pejabat pemerintahan. Partai besar dengan sumber daya finansial dan akses media luas mengendalikan proses pencalonan dan kampanye. Birokrasi yang memiliki posisi strategis juga berperan dalam menetapkan prioritas kebijakan, kadang tanpa melibatkan rakyat secara nyata. Calon independen atau partai kecil sulit bersaing secara adil, sehingga rakyat hanya memiliki sedikit pilihan yang sesuai aspirasi mereka. Dominasi ini memastikan kekuasaan tetap terkonsentrasi pada pejabat, sementara rakyat menjadi penonton dalam proses demokrasi.
Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Kandidat lebih sering diekspos berdasarkan citra dan popularitas daripada kebijakan atau integritas. Pemilih yang seharusnya memilih berdasarkan substansi kebijakan, sering kali terpengaruh oleh narasi media. Hal ini memperkuat posisi pejabat pemerintahan, karena pemimpin yang menang biasanya lebih pandai membangun citra daripada menyelesaikan masalah nyata rakyat. Akibatnya, rakyat menjadi objek dalam proses demokrasi, memilih berdasarkan persepsi yang dikondisikan media, bukan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri.
Dampak Negatif: Ketika Demokrasi Hanya Formalitas
Praktik pemerintahan yang membuat rakyat sebagai objek berdampak luas. Kebijakan publik sering tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pengambilan keputusan strategis lebih mengutamakan kepentingan pejabat daripada kebutuhan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menurunkan partisipasi. Demokrasi terlihat berjalan, tetapi substansi pelayanan rakyat dan pengaruh mereka terhadap kebijakan hilang. Formalitas demokrasi menguntungkan pejabat dan partai besar, sementara rakyat kehilangan kontrol atas keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Solusi: Mengembalikan Rakyat Sebagai Subjek dalam Demokrasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menekankan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Untuk memastikan rakyat menjadi subjek, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:
1. Reformasi Sistem Pemilu
Pemilu harus lebih inklusif, memberi kesempatan calon independen dan partai kecil untuk bersaing. Dengan begitu, suara rakyat lebih berpengaruh pada kebijakan dan arah pemerintahan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Setiap keputusan dan kebijakan harus dapat diawasi publik. Akuntabilitas memastikan pemerintah bertindak untuk kepentingan rakyat, bukan hanya pejabat.
3. Membatasi Dominasi Partai Besar dan Birokrasi
Dekonsentrasi kekuasaan dan pengurangan dominasi partai besar memberi ruang bagi aspirasi rakyat agar terdengar. Kebijakan publik dapat lebih berpihak pada masyarakat luas.
4. Pendidikan Politik untuk Pemilih yang Kritis
Pendidikan politik membantu rakyat menilai calon dan kebijakan berdasarkan substansi, bukan citra atau popularitas semata. Partisipasi kritis memperkuat demokrasi sejati.
Kesimpulan: Rakyat Kembali Menjadi Subjek Demokrasi
Praktik pemerintahan di Indonesia sering menjadikan rakyat sebagai objek. Reformasi pemilu, transparansi, pengurangan dominasi pejabat, dan pendidikan politik adalah kunci agar rakyat kembali menjadi subjek. Dengan langkah-langkah ini, demokrasi tidak lagi sekadar formalitas, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat dan memberikan mereka kontrol atas kebijakan dan pemerintahan. Rakyat yang terlibat aktif akan memastikan bahwa pemerintah melindungi, melayani, dan mengatur sesuai kebutuhan mereka.
