beritax.id — Jalan baru dibangun, gedung-gedung pemerintah berdiri megah, proyek infrastruktur diumumkan setiap tahun, dan laporan resmi selalu menunjukkan grafik pertumbuhan. Namun kenyataan yang dirasakan rakyat berbeda: pendapatan tidak naik, harga kebutuhan makin berat, dan kesejahteraan seperti tidak bergerak.
Ini membuat publik bertanya jika pembangunan sudah begitu banyak, mengapa kehidupan rakyat tetap di tempat? Jika negara terlihat bekerja keras, mengapa hasilnya tidak sampai ke meja makan rakyat?
Ada yang salah, bukan pada rakyat, tetapi pada cara negara mengatur pembangunan dan perekonomian.
Prayogi R. Saputra: Tugas Negara Bukan Hanya Membangun, Tapi Menyejahterakan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara tidak berhenti pada pembangunan fisik. Negara memiliki tiga kewajiban dasar: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Ketika pembangunan tidak menghasilkan kesejahteraan, artinya negara belum menjalankan tiga tugas itu secara benar.
“Pembangunan yang tidak menyejahterakan rakyat adalah pembangunan yang gagal. Tujuan negara adalah melayani rakyat, bukan sekadar menambah proyek,” tegasnya.
Mengapa Pembangunan Tidak Otomatis Melahirkan Kesejahteraan?
Banyak pembangunan dilakukan dengan pendekatan “berapa banyak proyek yang selesai”, bukan “berapa banyak rakyat yang terbantu”. Orientasi ini membuat pembangunan hanya terlihat di laporan, bukan dirasakan di kehidupan rakyat.
Proyek besar belum tentu menjawab persoalan utama rakyat: harga pangan, lapangan kerja, dan akses pelayanan dasar.
Prinsip Partai X menegaskan: negara adalah seluruh rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah alat rakyat. Ketika pemerintah merasa dirinya negara, pembangunan lebih diarahkan untuk kepentingan kekuasaan misalnya pencitraan bukan kebutuhan rakyat.Inilah sumber pembangunan yang tidak menyentuh substansi kesejahteraan.
Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang adil. Namun banyak kebijakan pembangunan tidak memprioritaskan pemerataan, sehingga manfaat pembangunan terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Prinsip Partai X menekankan bahwa negara harus bekerja berdasarkan moral, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat.
Pembangunan sering dilakukan untuk rakyat, tetapi bukan bersama rakyat. Akibatnya, rakyat tetap menjadi objek, bukan aktor utama. Saat rakyat tidak dilibatkan, dampak pembangunan tidak pernah terasa maksimal.
Prinsip Partai X: Pembangunan Harus Menghasilkan Kesejahteraan Nyata
Prinsip Partai X menegaskan beberapa panduan penting:
- Negara adalah rakyat, sehingga pembangunan harus berpihak kepada rakyat.
- Kedaulatan rakyat wajib menjadi dasar dalam arah pembangunan dan ekonomi.
- Pemerintah harus melayani rakyat bukan menggunakan pembangunan untuk kepentingan pejabat.
- Pancasila bukan tema pidato, tetapi sistem kerja yang harus diterapkan dalam pembangunan.
- Keadilan sosial adalah tolok ukur utama keberhasilan negara.
Selama prinsip-prinsip ini tidak dijadikan pedoman, pembangunan hanya akan menghasilkan batu dan beton, bukan kesejahteraan.
Solusi Partai X: Mengubah Arah Pembangunan
Berdasarkan dokumen resmi Partai X, berikut langkah solutif untuk memperbaiki situasi:
1. Amandemen Kelima UUD 1945
Mengembalikan struktur ketatanegaraan agar pembangunan diarahkan oleh kedaulatan rakyat, bukan oleh kepentingan pejabat maupun penguasa.
2. Pembentukan MPRS Sementara
Untuk memastikan reformasi pembangunan berjalan jujur, objektif, dan bebas dari kepentingan jangka pendek.
3. Meluruskan Paradigma Negara-Pemerintah
Negara adalah rakyat. Dengan paradigma ini, setiap pembangunan harus diuji pertanyaan: Apakah ini benar-benar membawa manfaat bagi rakyat?
4. Pembangunan Berbasis Keadilan Moral
Setiap pembangunan harus melewati uji moralitas:
Apakah proyek ini menyejahterakan rakyat atau hanya memperindah laporan pemerintah?
5. Ekonomi Berbasis Rakyat sebagai Tulang Punggung Pembangunan
- Memperkuat UMKM,
- membangun rantai produksi rakyat,
- memperluas akses modal,
- mengembangkan desa sebagai pusat ekonomi,
- dan memperkuat kemandirian pangan.
Pembangunan harus memperbesar kapasitas rakyat, bukan hanya memperbesar infrastruktur.
6. Transparansi dan Pengawasan Publik
Agar pembangunan tidak menjadi ladang penyimpangan, anggaran dan prosesnya harus transparan dan dapat diawasi rakyat.
Pembangunan fisik adalah sarana, bukan tujuan. Tujuan negara adalah membuat rakyat hidup layak, aman, dan sejahtera. Jika pembangunan sudah banyak tetapi rakyat masih sulit hidup, maka jelas ada yang salah dengan cara negara bekerja.
Partai X menegaskan. Pembangunan yang benar adalah pembangunan yang mengangkat martabat rakyat, bukan pembangunan yang melayani kepentingan kekuasaan.
