beritax.id — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan seluruh lembaga pemasyarakatan wajib mendukung program ketahanan pangan. Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap penting untuk mencapai kesejahteraan nasional.
Dalam konferensi pers di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) L’Sima Ngajum, Kabupaten Malang, Agus meminta agar lahan-lahan lapas digunakan untuk pertanian dan peternakan. Ia mencontohkan SAE L’Sima Ngajum yang telah menanam edamame, kubis, jagung, dan memiliki kandang hewan serta kolam ikan.
Fasilitas ini, menurutnya, akan menjadi pusat ketahanan pangan pemasyarakatan se-Jawa Timur. Ia pun menekankan bahwa produksi lapas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan di dalam sistem pemasyarakatan.
Partai X: Jangan Abaikan Peran Petani Rakyat
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengingatkan agar negara tidak terjebak dalam logika substitusi ketahanan pangan dengan memanfaatkan tenaga warga binaan.
“Tugas negara itu tiga loh yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan menggantikan posisi petani dengan warga binaan,” tegas Rinto.
Ia menyampaikan bahwa langkah pemerintah ini berpotensi menyingkirkan peran petani kecil dari sistem pangan nasional. Menurutnya, pembangunan sistem pangan tak boleh menjadikan lapas sebagai substitusi kekuatan rakyat desa.
Menurut prinsip Partai X, pangan bukan sekadar komoditas atau proyek negara, tapi hak dasar rakyat. Negara wajib menjamin kedaulatan pangan berbasis petani rakyat, bukan menjadikannya sebagai proyek di balik tembok lembaga pemasyarakatan.
Sistem pangan yang adil harus berbasis kemandirian komunitas lokal dan redistribusi sumber daya. Ketahanan pangan sejati berarti mengembalikan tanah, air, dan produksi pangan ke tangan rakyat, bukan ke tangan birokrasi.
Solusi Partai X: Kedaulatan Pangan Dimulai dari Desa
Partai X mendorong tiga langkah konkret:
- Bangun Ekosistem Produksi Petani Kecil
Negara wajib menjamin akses tanah, bibit, air, dan teknologi ramah lingkungan bagi petani kecil secara kolektif. - Hapus Oligopoli Pangan
Pemerintah harus membatasi dominasi korporasi dalam sistem pangan nasional. Skema distribusi, ekspor, dan impor wajib diawasi rakyat. - Reformasi Agraria dan Infrastruktur Desa
Pembangunan pangan harus dimulai dari desa. Fasilitas dan insentif diberikan kepada petani lokal, bukan diarahkan ke unit substitusi seperti lapas.
Rinto menegaskan, “Kalau petani digantikan oleh program birokrasi yang menjauh dari rakyat, itu bukan kedaulatan pangan, itu manipulasi.” Partai X menuntut pemerintah untuk berhenti menjadikan proyek pangan sebagai arena citra semata. Ketahanan pangan bukan proyek penampilan, tapi hak rakyat yang tak bisa dikompromikan.
“Lapas punya peran, tapi jangan gantikan petani. Negara harus hadir di sawah rakyat, bukan hanya di lahan asimilasi,” pungkasnya.
