beritax.id — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya. Penyerahan uang tersebut dilakukan di Kejaksaan Agung pada Senin (13/10), bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo menyebutkan bahwa pengembalian uang negara ini sebagai tanda baik bagi pemerintahan yang telah berusaha keras dalam memberantas korupsi.“ Uang yang diselamatkan ini setara dengan memperbaiki 8.000 sekolah atau membangun 600 desa nelayan,” ujarnya dalam sambutan.
Namun, Partai X menegaskan bahwa pengembalian uang negara bukan hanya hal yang perlu dilakukan di awal pemerintahan, tetapi harus konsisten sepanjang masa jabatan.
Pandangan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
“Pengembalian uang negara ini sangat baik, namun kita tidak boleh berhenti di sini. Harus ada kepastian hukum dan tindak lanjut yang terus-menerus,” ujar Prayogi.
Partai X menilai bahwa pengembalian uang hasil korupsi harus mencerminkan komitmen pemerintah. Hal tersebut untuk menjaga integritas dan menghindari penyelewengan di masa depan.
“Jangan hanya ada penegakan hukum di awal pemerintahan. Rakyat menunggu bukti konsistensi,” tegas Prayogi.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Kekayaan Negara
Partai X berpegang pada prinsip bahwa pengelolaan kekayaan negara harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurut prinsip Partai X, negara harus memiliki kewenangan yang efektif dan efisien dalam mengelola aset dan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.
Prayogi juga menambahkan, “Kekayaan negara adalah milik rakyat, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan transparansi serta bertanggung jawab.”
Solusi Partai X
Partai X menawarkan tiga solusi untuk memastikan pengelolaan dan pengembalian uang negara dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas:
- Penegakan Hukum yang Konsisten
Pemerintah harus memastikan setiap kasus korupsi diselesaikan dengan adil dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal. - Pemulihan Kekayaan Negara secara Berkelanjutan
Partai X mendorong agar upaya pengembalian uang negara tidak berhenti pada satu kasus. Tetapi terus berlanjut dengan mengidentifikasi kasus-kasus korupsi lainnya - Peningkatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
Sistem pengawasan internal di setiap lembaga negara harus diperkuat untuk memastikan penggunaan anggaran dan kekayaan negara tidak disalahgunakan.
Prayogi R Saputra menegaskan, “Penyerahan uang negara ini adalah langkah awal, namun konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara harus dijaga.” Partai X mendukung langkah-langkah pemerintahan dalam memberantas korupsi. Tetapi juga menuntut agar keadilan dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan.
“Kami berharap agar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berfokus pada prestasi awal. Tetapi memastikan tindakan tegas terus dilakukan hingga akhir masa jabatan,” tutup Prayogi.
