beritax.id – Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) merupakan hal yang tidak terelakkan. Bahkan pemanfaatan AI berperan besar memudahkan pekerjaan, termasuk dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun regulasi. Kartika mencontohkan ChatGPT-5 yang kini bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan. Ia menyebut ke depan, regulasi bahkan bisa lahir hanya dari bantuan AI.
Partai X memandang pernyataan Wamen BUMN memperlihatkan jarak besar antara teknologi canggih dan kenyataan rakyat sehari-hari. Ketua Umum Partai X Erick Karya menegaskan, teknologi tidak boleh sekadar jadi kebanggaan pejabat pemerintahan. “Rakyat tetap menghadapi susahnya hidup, sementara pejabat bicara AI seakan menyelesaikan semua masalah,” ujarnya.
Ketika pemerintah sibuk dengan wacana AI, rakyat masih harus berjuang dengan harga kebutuhan pokok yang mencekik. Biaya pendidikan dan kesehatan pun tetap mahal, jauh dari kata terjangkau. Ironisnya, teknologi justru lebih difokuskan untuk mendukung birokrasi dan konsultan pemerintah ketimbang membuka akses kesejahteraan rakyat.
Prinsip Partai X: Negara untuk Rakyat, Bukan untuk Mesin
Partai X menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Prinsip dasar Partai X menempatkan manusia, bukan mesin, sebagai pusat pembangunan bangsa. Teknologi hanya boleh menjadi sarana untuk menegakkan keadilan sosial, bukan menjadi alat baru memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi.
AI yang dikendalikan segelintir kelompok berpotensi menciptakan ketidakadilan baru. Rakyat bisa kehilangan pekerjaan karena digantikan sistem otomatis. Generasi muda bisa terjebak dalam arus informasi tanpa etika. Partai X menegaskan, teknologi tanpa kendali moral hanya akan mempercepat krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Solusi Partai X: Teknologi untuk Kesejahteraan
Partai X menawarkan solusi agar teknologi dipakai untuk kepentingan rakyat secara nyata. Pertama, AI harus diarahkan untuk menurunkan biaya hidup rakyat, misalnya digitalisasi distribusi pangan agar harga lebih murah. Kedua, AI harus dipakai memperbaiki layanan publik, seperti kesehatan gratis yang efisien dan pendidikan berkualitas untuk semua. Ketiga, regulasi AI harus berbasis etika nasional, bukan kepentingan korporasi global.
Partai X menegaskan, teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Pemerintah seharusnya membumi dengan realitas rakyat, bukan larut dalam euforia AI. Tanpa keberpihakan nyata, teknologi canggih hanya akan memperlebar jurang antara rakyat dan penguasa. Bagi Partai X, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi pusat arah kebijakan negara.
