beritax.id – Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp137,1 miliar dan melakukan TPPU senilai Rp307,2 miliar. Jaksa KPK menyebut perbuatan itu merupakan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri.
Jaksa menegaskan penerimaan gratifikasi itu bertentangan dengan jabatan dan tugasnya sebagai pegawai negeri. Dakwaan menyebut uang diterima dari pihak berperkara terutama terkait perkara perdata.
Partai X menilai kasus ini menunjukkan masalah integritas yang belum selesai. Pola penerimaan gratifikasi terjadi bertahun-tahun tanpa pengawasan kuat. Partai X menegaskan publik berhak memperoleh lembaga peradilan yang bersih dan dipercaya. Institusi peradilan tidak boleh menjadi ruang gelap bagi negosiasi kasus.
Kasus Nurhadi menunjukkan urgensi reformasi etik yang belum diselesaikan negara. Kepercayaan rakyat runtuh ketika pejabat hukum menyalahgunakan jabatan.
Korupsi dan TPPU Mengancam Rasa Keadilan Publik
Partai X menilai tindak pidana pencucian uang merusak sistem ekonomi nasional. Uang haram digunakan membeli aset mahal termasuk lahan sawit.
Partai X menegaskan praktik itu merusak tatanan keadilan dan moral publik. Kejahatan TPPU selalu berdampak luas pada masyarakat.
Partai X mengingatkan negara agar tidak membiarkan kejahatan terstruktur terjadi di lembaga hukum. Rakyat membutuhkan penegakan hukum yang imparsial dan tegas.
Sikap Partai X: Negara Wajib Membersihkan Sistem Peradilan
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra mengingatkan tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat dan mengatur rakyat.
Ia menegaskan penegakan hukum harus dimulai dari lembaga peradilan. Ia menyebut pembersihan internal wajib dilakukan secara sistematis.
Prinsip Partai X menegaskan negara harus hadir sebagai penjamin keadilan. Negara wajib memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Prinsip itu menempatkan integritas pejabat sebagai syarat utama negara hukum. Penyelenggara negara harus tunduk pada etika dan hukum publik.
Partai X menekankan perlindungan rakyat sebagai dasar kebijakan hukum nasional. Keadilan tidak boleh diperdagangkan oleh pejabat negara.
Solusi Partai X untuk Penegakan Hukum Bersih
Partai X menawarkan langkah strategis untuk memperkuat integritas hukum. Pertama, audit etik menyeluruh terhadap pejabat lembaga peradilan.
Kedua, penguatan sistem pelaporan aset berbasis digital yang transparan. Ketiga, pembatasan kontak pejabat hukum dengan pihak berperkara.
Partai X menegaskan kasus Nurhadi harus menjadi pelajaran nasional. Negara wajib menunjukkan komitmen penuh terhadap keadilan dan integritas.
