beritax.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi CEO ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd, di Jakarta, Selasa (1/7). Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama strategis sektor energi, hilirisasi industri, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
ExxonMobil dan Pertamina menjajaki peningkatan volume impor minyak mentah dan LPG dari Amerika Serikat ke Indonesia. Langkah ini diklaim mendukung ketahanan energi nasional dan menekan defisit perdagangan sektor energi dengan Amerika Serikat.
Menko Airlangga menyatakan sinergi dengan perusahaan global seperti ExxonMobil menjadi kunci dalam membangun ekonomi berkelanjutan. ExxonMobil juga memastikan investasi senilai USD10 miliar untuk pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi dan fasilitas CCS di Jawa. Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi sebelum 2030, dengan kapasitas awal penyimpanan CO₂ sebesar 2 juta ton per tahun.
Partai X: Rakyat Belum Menikmati Energi Merata, Tapi Pemerintah Sibuk Proyek Rendah Emisi
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute Prayogi R Saputra menyampaikan kritik tajam. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya melindungi rakyat, melayani kebutuhan dasar, dan mengatur kebijakan berbasis kepentingan publik.
“Transisi energi jangan cuma dijual sebagai narasi global. Listrik masih padam di desa, gas mahal di kota,” kata Prayogi.
Partai X mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan kenyataan rakyat yang masih tertinggal dalam akses energi. Ia menegaskan bahwa fasilitas CCS dan proyek petrokimia hanya relevan jika keadilan energi untuk rakyat juga ditegakkan.
“Rakyat butuh energi yang terjangkau, merata, dan berdaulat. Bukan hanya proyek besar untuk investor asing,” ujar Prayogi.
Prinsip dan Solusi Partai X: Energi adalah Hak, Bukan Komoditas
Prinsip Partai X menegaskan bahwa energi harus dipandang sebagai hak dasar rakyat, bukan sekadar instrumen pasar global.
Pemerintah harus menjamin ketersediaan energi bersih untuk masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Transisi energi tidak boleh jadi kedok liberalisasi. Program seperti distribusi tabung gas mini dan solar panel komunal harus diperluas.
Sekolah Negarawan Partai X menanamkan bahwa ketahanan energi sejati dibangun melalui kedaulatan rakyat, bukan sekadar investasi asing.
Mendesak Evaluasi dan Audit Sosial atas Proyek-Proyek Transisi Energi
Partai X mendesak pemerintah membuka data realisasi proyek transisi energi dan efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Audit sosial dan lingkungan harus menjadi prasyarat dalam setiap investasi yang mengklaim berkelanjutan.
Transparansi pengelolaan dana dan keterlibatan masyarakat adat dalam proyek energi harus dijamin melalui peraturan yang mengikat.
Partai X menegaskan bahwa transisi energi hanya akan bermakna jika rakyat turut sejahtera dan mandiri secara energi.
“Jangan sampai yang rendah karbon hanya grafiknya, tapi rakyat tetap miskin, gelap, dan terisolasi,” tutup Prayogi.
Partai X menyerukan arah baru: Energi untuk rakyat, bukan sekadar untuk pasar.
