beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog eksklusif dengan tujuh jurnalis senior dari berbagai media nasional. Wawancara digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025), dan membahas isu-isu strategis.
Sejumlah topik dibaha prabowo dan jurnalis, mulai dari respons soal teror kepala babi, tudingan dwifungsi ABRI, program makan bergizi gratis, hingga dampak tarif dagang dari Amerika Serikat. Presiden juga menyinggung isu RUU TNI serta demonstrasi penolakan publik terhadap kebijakan tersebut.
Partai X: Kepemimpinan Bukan Dialog, Tapi Tanggung Jawab Nyata
Partai X menilai dialog tersebut belum menyentuh akar persoalan yang kini dirasakan masyarakat. Menurut Direktur X-Institute Prayogi R. Saputra, bangsa ini tidak hanya butuh sesi tanya jawab yang eksklusif, tapi aksi nyata yang inklusif.
“Rakyat bukan penonton sesi wawancara pribadi. Mereka butuh bukti, bukan kutipan di balik meja bundar,” kata Prayogi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (11/4/2025).
Ia menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Ketika rakyat berteriak soal PHK, ketimpangan, dan kekerasan aparat, pemimpin harus turun langsung, bukan sekadar menjawab lewat forum tertutup.
Jurnalis: RUU TNI dan Dugaan Dwifungsi: Penjelasan Bukan Jaminan
Prabowo menampik isu bahwa revisi UU TNI membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi militer. Namun, Partai X mengingatkan bahwa sejarah kelam masa lalu tidak boleh diulang dengan dalih teknokrasi atau perpanjangan usia pensiun.
“Kalau benar hanya soal pensiun, kenapa prosesnya tertutup dan serba buru-buru?” tanya Prayogi. Ia mendesak agar pembahasan UU dilakukan transparan, melibatkan masyarakat sipil, dan tidak menjebak publik dengan narasi tunggal.
Program MBG dan Tarif Trump: Target dan Realita Harus Sejalan
Presiden menyatakan program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau 100 persen sasaran pada November 2025. Namun, Partai X menyoroti ketimpangan data dan tantangan logistik yang masih tinggi di daerah-daerah 3T.
Soal tarif ekspor dari AS, Partai X menilai pemerintah terlalu reaktif tanpa strategi jangka panjang. “Mencari pasar baru bukan solusi cepat, apalagi tanpa proteksi nyata bagi pekerja lokal,” tambah Prayogi.
Prabowo menyebut demonstrasi terhadap RUU TNI mungkin digerakkan oleh pihak yang membayar. Menanggapi hal itu, Partai X menegaskan bahwa menyuarakan aspirasi adalah hak warga, bukan alat ukur loyalitas.
“Kalau pemimpin mulai curiga kepada rakyatnya sendiri, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya?” tanya Prayogi retoris.
Partai X mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu nyaman membangun citra lewat panggung media. “Panggung komunikasi boleh, tapi rakyat hanya percaya pada kerja konkret, bukan pengakuan pribadi,” tegasnya.
Prinsip Partai X menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada keadilan, kerakyatan, dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Indonesia tidak kekurangan pernyataan, yang dibutuhkan adalah pelaksanaan.
“Negara harus berjalan dengan akal sehat, bukan kata-kata manis. Jangan sampai krisis dijawab dengan monolog,” tutup Prayogi.
