beritax.id – Agen ART memahami pentingnya tata kelola rekrutmen yang sehat dan profesional. Ketika sebuah keluarga membutuhkan pekerja rumah tangga, agen akan mencari kandidat terbaik. Pengalaman kerja diperiksa dengan teliti. Kemampuan calon juga diuji sebelum ditawarkan kepada pengguna jasa. Agen profesional tidak akan mencalonkan pemiliknya sendiri menjadi ART di rumah pelanggan. Tindakan itu dianggap tidak sehat dan penuh konflik kepentingan.
Namun ironi justru muncul dalam praktik Indonesia. Partai politik yang seharusnya merekrut pemimpin terbaik bangsa sering melakukan kebalikan. Struktur partai dipakai sebagai kendaraan menuju kekuasaan pribadi. Ketua umum, pendiri, atau penguasa dominan menggunakan partai untuk mencalonkan dirinya sendiri. Keadaan itu kemudian dianggap lumrah dalam demokrasi.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola partai politik nasional. Menurutnya, negara memiliki tiga tugas utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Karena itu, kepemimpinan nasional harus diisi figur yang benar-benar siap bekerja untuk rakyat. Jabatan presiden bukan simbol kekuasaan pribadi. Presiden adalah pelaksana amanah rakyat dalam menjalankan tugas negara.
Partai Politik Kehilangan Fungsi Utama
Dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan nasional. Partai wajib menyiapkan kader secara serius dan berkelanjutan. Integritas kader harus diuji. Kapasitas kepemimpinan juga harus dibangun melalui proses panjang. Setelah itu, partai mengajukan kandidat terbaik kepada rakyat.
Namun fungsi tersebut sering berubah menjadi kepentingan internal penguasa. Rekrutmen tidak lagi berdasarkan kualitas kepemimpinan. Figur yang memiliki pengaruh terbesar dalam partai justru lebih mudah memperoleh tiket pencalonan. Akibatnya, rakyat tidak selalu disodori calon terbaik bangsa. Rakyat hanya menerima pilihan yang sudah dikunci mekanisme partai.
Rinto Setiyawan menilai keadaan ini berbahaya bagi kualitas demokrasi. Menurutnya, partai politik seharusnya bekerja untuk kebutuhan negara, bukan kepentingan kelompok internal. Ketika partai lebih mengutamakan kepentingan penguasa, demokrasi berubah menjadi panggung legitimasi kekuasaan.
Kedaulatan Rakyat Menjadi Tidak Utuh
Konstitusi Indonesia memang memberikan kewenangan besar kepada partai politik. Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945 menyebut pasangan calon presiden diusulkan partai politik. Ketentuan itu membuat pintu pencalonan berada di tangan partai. Rakyat memang memilih langsung dalam pemilu. Namun rakyat tidak menentukan siapa saja yang boleh maju.
Dalam situasi seperti ini, kedaulatan rakyat menjadi terbatas. Secara teori, rakyat disebut pemegang kekuasaan tertinggi. Namun secara praktik, kendali pencalonan berada di tangan penguasa partai. Bahkan sering kali keputusan penting hanya ditentukan segelintir orang dalam struktur organisasi.
Rinto Setiyawan menegaskan demokrasi tidak cukup hanya memberi hak mencoblos kepada rakyat. Demokrasi juga harus menghadirkan pilihan terbaik bagi masyarakat. Jika proses pencalonan tertutup dan personalistik, kualitas demokrasi ikut melemah.
Negara Membutuhkan Pemimpin Berkualitas
Partai politik sering membutuhkan figur populer untuk memenangkan pemilu. Negara memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar. Negara membutuhkan pemimpin yang memahami hukum, ekonomi, pendidikan, dan geopolitik. ADapun negara membutuhkan pemimpin yang mampu melindungi keselamatan rakyat serta mengelola sumber daya nasional.
Ketika kebutuhan partai lebih dominan dibanding kebutuhan negara, demokrasi berubah menjadi pasar kekuasaan. Kandidat yang muncul bukan selalu yang paling layak. Figur yang kuat secara modal, jaringan, dan pengaruh partai justru lebih mudah tampil ke permukaan.
Rinto Setiyawan menilai keadaan itu menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Jika partai gagal menjalankan rekrutmen sehat, negara ikut menanggung akibatnya. Kesalahan memilih pemimpin nasional berdampak pada jutaan rakyat Indonesia.
Demokrasi Ramai Belum Tentu Sehat
Pemilu Indonesia terlihat sangat meriah setiap lima tahun. Kampanye berlangsung besar-besaran. Baliho memenuhi jalan utama. Debat disiarkan secara nasional. Namun kemeriahan itu belum tentu menunjukkan demokrasi yang sehat.
Menurut Rinto Setiyawan, demokrasi sehat ditentukan kualitas pilihan yang tersedia bagi rakyat. Jika partai gagal melakukan kaderisasi sehat, rakyat hanya memilih dari daftar terbatas. Akibatnya, demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi lemah secara substansi.
Ia menilai partai politik modern seharusnya memiliki tata kelola transparan dan profesional. Partai harus menjadi institusi publik yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Jika partai terlalu bergantung kepada ketua umum atau pemilik modal, partai kehilangan karakter modernnya. Organisasi kemudian lebih mirip milik pribadi dibanding lembaga demokrasi publik.
Solusi Memperbaiki Tata Kelola Partai
Rinto Setiyawan mendorong reformasi internal partai politik secara menyeluruh. Sistem kaderisasi harus dibangun lebih profesional dan terbuka. Penentuan calon pemimpin wajib berdasarkan merit dan kapasitas. Rekam jejak kader perlu diumumkan kepada publik secara transparan.
Partai juga harus memisahkan jabatan organisasi dari pencalonan kekuasaan negara. Ketua umum tidak otomatis menjadi calon presiden. Jabatan internal bukan hak istimewa menuju pemerintahan nasional. Mekanisme seleksi harus melibatkan pengujian independen dan terbuka.
Selain itu, pengawasan publik terhadap partai politik perlu diperkuat. Masyarakat harus memiliki akses mengawasi proses rekrutmen kepemimpinan nasional. Transparansi menjadi syarat penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
Rinto Setiyawan kembali mengingatkan bahwa negara memiliki tugas melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Karena itu, negara membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses sehat dan profesional. Pelajaran sederhana sebenarnya sudah ditunjukkan agen ART. Pengelola rekrutmen tidak boleh memakai sistem demi kepentingannya sendiri. Jika agen ART memahami konflik kepentingan itu, partai politik seharusnya mampu memahami lebih baik.
