beritax.id – Agen ART memahami tugas dasarnya sebagai pencari pekerja terbaik bagi pemilik rumah. Ia menyeleksi kemampuan, memeriksa pengalaman, lalu menawarkan kandidat yang paling layak. Agen profesional tidak pernah mencalonkan pemiliknya sendiri menjadi pekerja rumah tangga. Logika ini sederhana dan sehat. Namun dalam praktik kekuasaan Indonesia, ironi itu justru tampak nyata. Partai politik sering bertindak layaknya agen ART yang mencalonkan pemiliknya sendiri. Ketua umum, pendiri, atau penguasa partai memakai organisasinya sebagai kendaraan menuju kekuasaan. Rakyat kemudian diminta menerima keadaan itu sebagai demokrasi yang wajar.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan fungsi partai politik. Menurutnya, negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Karena itu, jabatan presiden bukanlah simbol kepemilikan atas negara. Presiden adalah pekerja rakyat yang diberi amanah untuk menjalankan tugas kenegaraan. Dalam sistem demokrasi, rakyatlah pemilik sah kedaulatan.
Negara Sebagai Rumah Besar Milik Rakyat
Jika negara diibaratkan rumah besar bernama Indonesia, maka rakyat adalah pemilik rumah tersebut. Pemerintah hanyalah pengelola yang diberi mandat sementara. Dalam logika ini, partai politik seharusnya berfungsi sebagai agen pencari pengelola terbaik. Tugasnya adalah menyeleksi figur yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi kebangsaan yang kuat. Setelah proses itu selesai, partai menyerahkan pilihan terbaik kepada rakyat untuk diputuskan secara demokratis.
Namun kenyataannya, fungsi ideal itu sering terbalik. Partai justru lebih sering menawarkan figur yang kuat secara internal. Kekuatan struktur lebih dominan daripada kualitas kepemimpinan. Rakyat memang diberi hak memilih, tetapi pilihan yang tersedia sudah lebih dahulu ditentukan penguasa partai. Di sinilah kedaulatan rakyat menjadi tidak utuh. Secara formal rakyat memilih langsung, tetapi secara substantif pintu pencalonan tetap dikendalikan segelintir penguasa.
Ketika Partai Menjadi Kendaraan Kepentingan Internal
Rinto Setiyawan menegaskan partai modern semestinya menjadi sekolah kepemimpinan. Partai harus mendidik kader, menguji integritas, membangun gagasan, dan menyeleksi calon berdasarkan merit. Jika proses itu berjalan sehat, rakyat akan memperoleh pemimpin berkualitas. Namun ketika partai terlalu bergantung pada figur ketua umum atau pendiri, fungsi institusional partai melemah.
Partai kemudian berubah menjadi kendaraan personal. Rekrutmen tidak lagi berbasis kapasitas, melainkan kedekatan struktural dan kekuatan pengaruh. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi kehilangan substansinya. Rakyat hanya menjadi pemberi legitimasi terhadap keputusan internal partai. Mereka hadir saat pemilu, tetapi tidak ikut menentukan proses awal pencalonan.
Padahal kebutuhan partai tidak selalu sejalan dengan kebutuhan negara. Partai membutuhkan kemenangan elektoral. Negara membutuhkan kepemimpinan berkualitas. Partai membutuhkan figur populer. Negara membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola hukum, ekonomi, pendidikan, dan keselamatan rakyat.
Demokrasi Ramai Belum Tentu Sehat
Pemilu Indonesia terlihat meriah. Baliho memenuhi jalan, kampanye berlangsung masif, dan debat disiarkan secara luas. Namun kemeriahan itu tidak otomatis menunjukkan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat ditentukan oleh kualitas pilihan yang tersedia.
Jika calon pemimpin lahir dari proses tertutup, rakyat hanya memilih dari daftar yang sudah dikunci sebelumnya. Menurut Rinto Setiyawan, demokrasi sejati bukan sekadar memberikan hak mencoblos. Demokrasi harus memastikan rakyat memperoleh pilihan terbaik bangsa.
Kalau agen ART salah memilih pekerja, rumah bisa berantakan. Namun jika partai politik salah mengajukan pemimpin, negara bisa kehilangan arah. Dampaknya tidak hanya dirasakan satu keluarga, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kualitas rekrutmen adalah fondasi masa depan bangsa.
Solusi Memulihkan Fungsi Partai Politik
Rinto Setiyawan menilai reformasi internal partai adalah kebutuhan mendesak. Partai harus membangun sistem kaderisasi yang terbuka, profesional, dan terukur. Penentuan calon harus melalui seleksi objektif. Rekam jejak kandidat wajib dibuka kepada publik. Debat internal harus berlangsung transparan agar rakyat dapat menilai kualitas kader sejak awal.
Partai juga harus memisahkan jabatan struktural dari hak pencalonan. Ketua umum tidak otomatis menjadi calon presiden. Jabatan organisasi bukan tiket menuju kekuasaan negara. Penentuan calon harus dilakukan melalui mekanisme meritokrasi yang independen.
Negara pun perlu memperkuat regulasi yang mendorong transparansi pencalonan. Pengawasan publik harus diperluas agar proses rekrutmen tidak menjadi arena kepentingan tertutup.
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa negara yang bertugas melindungi, melayani, dan mengatur rakyat membutuhkan pemimpin yang benar-benar siap bekerja. Karena itu, partai politik harus kembali pada fungsi dasarnya sebagai pencari pemimpin terbaik bangsa. Pelajaran dari agen ART sangat sederhana. Pengelola rekrutmen tidak boleh menjadikan sistem rekrutmen sebagai kendaraan bagi kepentingannya sendiri. Jika agen ART memahami etika profesional itu, partai politik seharusnya mampu memahaminya lebih baik. Demokrasi akan sehat ketika partai bekerja untuk rakyat, bukan ketika rakyat dipaksa menerima pilihan penguasa.
