beritax.id -“Di tengah berbagai pencapaian dalam pemilu, pembangunan, dan infrastruktur baru, masih banyak yang berpendapat bahwa Indonesia jauh dari konsep negara gagal. Namun, jika dilihat dari perspektif global, terutama dengan menggunakan indikator yang diusulkan oleh PBB, gambaran Indonesia justru lebih suram. Laporan UNCTAD berjudul A New World of Debt 2025 menyoroti fakta yang memprihatinkan di banyak negara berkembang, di mana beban bunga utang semakin membebani anggaran negara, bahkan mengalahkan anggaran untuk sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, sistem presidensial menghancurkan yang terpusat dan cenderung menumbuhkan pemerintahan yang kurang efisien malah semakin memperburuk ketergantungan fiskal negara, mengarah pada pembengkakan utang yang berkelanjutan dan memperparah ketimpangan sosial, yang pada akhirnya memperburuk kualitas hidup rakyat.
Di Indonesia, sejak 2015, porsi anggaran untuk membayar bunga utang lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan. Bahkan, pada 2024, rasio utang terhadap anggaran kesehatan sempat mencapai 266%. Hal ini menandakan bahwa negara lebih mengutamakan melayani kreditur ketimbang kepentingan rakyatnya. Sekjen PBB, António Guterres, menekankan bahwa kondisi ini adalah tanda kegagalan sistemik: negara bekerja untuk kepentingan kreditur, bukan untuk warganya.
Kegagalan Sistemik dan Masalah Utama
Menurut Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, jika menggunakan parameter yang diungkapkan oleh PBB, Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara gagal secara sistemik. Utang yang diambil pemerintah tidak memberikan hasil yang sebanding dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia.
Namun, bukannya bertanya apakah Indonesia menuju negara gagal, kita seharusnya bertanya mengapa sistem negara kita memproduksi kegagalan seperti ini. Sumber utama masalah terletak pada desain sistem presidensial yang kita pakai.
Tiga Organ Utama dalam Governance Sehat
Untuk memahami akar masalah, kita perlu membahas struktur dasar kekuasaan yang sehat dalam sebuah negara atau organisasi. Sebuah sistem yang efektif dan sehat membutuhkan tiga organ utama:
- Organ No.1 – Pengambil Keputusan Tertinggi
Di negara ideal, ini adalah kepala negara, simbol kedaulatan, dan penjaga konstitusi. Tugas utama Organ No.1 adalah menjaga keseimbangan kekuasaan, bukan mengurusi masalah teknis harian. Ia berfungsi sebagai “penjaga rumah,” bukan sebagai “kuli bangunan.” - Organ No.2 – Pengurus atau Pelaksana
Ini adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet dan mengelola birokrasi. Organ No.2 bertugas memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik, sesuai target dan sasaran. - Organ No.3 – Pengawas atau Dewan Kontrol
Organ ini berfungsi sebagai pengawas, memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Di negara, ini berfungsi sebagai parlemen, lembaga audit, badan pemeriksa, dan mahkamah.
Ketiga organ ini harus terpisah agar tidak ada satu pihak yang mengatur, mengeksekusi, dan mengawasi dirinya sendiri. Inilah prinsip dasar dalam governance yang sehat.
Masalah dalam Sistem Presidensial Indonesia
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktiknya, sistem ini menggabungkan dua organ yang seharusnya terpisah: Presiden sebagai Kepala Negara (Organ No.1) dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Organ No.2). Hal ini menciptakan konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi fungsi kontrol.
Pada kenyataannya, Presiden di Indonesia merangkap dua peran sekaligus menjadi simbol kedaulatan sekaligus pelaksana kebijakan. Hal ini menyebabkan adanya jalur kekuasaan tunggal yang sulit dikontrol. Apalagi, bila Organ No.3 (pengawasan) lemah, negara bisa mengalami kerusakan sistemik yang lebih dalam.
Konsentrasi Kekuasaan: Jalan Cepat Menuju Negara Gagal
Ketika Presiden merangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, konsekuensinya sangat besar. Presiden tidak hanya menentukan arah dan visi negara, tetapi juga mengontrol birokrasi dan aparat, serta mengelola anggaran dan utang.
Dalam praktiknya, hal ini mengarah pada:
- Kebijakan fiskal yang jatuh pada populisme utang demi citra dan elektabilitas.
- Proyek besar yang dibiayai dengan utang, sementara sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan “dikorbankan”.
- Ruang koreksi yang sempit karena kritik terhadap pemerintah dianggap kritik terhadap negara.
Ketika bunga utang terus melonjak, menggerus anggaran sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan, itu bukan hanya kesalahan teknis, tetapi tanda bahwa sistem negara memberi insentif yang salah. Kekuasaan lebih diprioritaskan daripada kepentingan jangka panjang rakyat.
Negara yang Memisahkan Organ 1 dan Organ 2: Pembelajaran dari Negara Maju
Negara-negara dengan demokrasi yang stabil, seperti Belanda, Inggris, dan Jepang, memiliki pola pemerintahan yang jelas terpisah antara Kepala Negara (seremonial) dan Kepala Pemerintahan (perdana menteri). Pemisahan peran ini menghasilkan:
- Kebijakan jangka panjang tidak terikat pada siklus pemilu lima tahunan.
- Krisis pemerintahan bisa diredam tanpa mengguncang legitimasi negara secara keseluruhan.
- Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lebih rendah karena ada lebih banyak titik kontrol struktural.
Pemisahan peran ini juga memungkinkan negara berfungsi secara lebih stabil, meskipun kepala pemerintahan bisa naik dan turun lewat mekanisme pemilu. Hal ini tidak terjadi di Indonesia, di mana satu figur, yaitu Presiden, merangkap dua peran penting tersebut.
Presidensialisme Rentan: Pandangan dari Ilmu Politik
Juan J. Linz, ilmuwan politik dari Yale University, dalam kajiannya tentang The Perils of Presidentialism menyatakan bahwa sistem presidensial cenderung lebih rentan di negara yang terbelah secara sosial dan pemerintahan. Beberapa pola yang sering muncul dalam sistem presidensial:
- Pemilu presiden cenderung bersifat zero-sum, memperburuk polarisasi.
- Konflik antara eksekutif dan legislatif sering terjadi, keduanya sama-sama mengklaim legitimasi langsung dari rakyat.
- Presiden seringkali terdorong menggunakan anggaran untuk menjaga popularitas, bukan memperkuat institusi jangka panjang.
Bila kita melihat data Indonesia utang yang membengkak, bunga utang yang menggerus anggaran publik, pengawasan fiskal yang lemah sangat sulit untuk mengabaikan fakta bahwa sistem presidensial Indonesia ikut menyuburkan kondisi negara gagal secara sistemik.
Indonesia: Negara Besar dengan Pondasi yang Retak
Indonesia sering disebut sebagai negara besar dengan potensi luar biasa. Namun, potensi ini didasarkan pada pondasi yang rapuh. Dua organ kekuasaan utama digabung dalam satu figur, pengawasan negara terlemahkan, dan utang digunakan sebagai instrumen pemerintahan, bukan sebagai alat untuk transformasi jangka panjang. Akibatnya, utang membengkak, sektor vital terabaikan, dan rakyat diminta untuk tetap “percaya pada negara”.
Mengakui Akar Masalah
Mengakui Indonesia sebagai negara gagal memang menyakitkan. Namun, jika kita terus mengabaikan akar masalah yang ada, kita akan terus terjebak dalam lingkaran kegagalan sistemik.
Perdebatan ke depan harus berfokus pada:
- “Apakah desain presidensial saat ini masih layak dipertahankan, mengingat data menunjukkan kita sedang menuju kegagalan sistemik?”
- Bagaimana kita bisa memisahkan Organ No.1 dan No.2 untuk menghindari konsentrasi kekuasaan?
Jika kita tidak mengoreksi desain presidensial yang cacat ini, Indonesia akan terus menjadi contoh negara besar yang gagal menjadi rumah yang adil bagi warganya.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tugas negara harus tercermin dalam kebijakan dan pengelolaan utang yang berpihak pada kepentingan rakyat dan memastikan kesejahteraan mereka.
Solusi: Mengoreksi Sistem Presidensial
- Pemisahan Kekuasaan: Memisahkan peran Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.
- Penguatan Sistem Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawas seperti parlemen, lembaga audit, dan mahkamah untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kepentingan rakyat.
- Transparansi Anggaran: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan utang, serta memastikan bahwa sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan mendapat prioritas yang lebih besar.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperbaiki desain sistemnya dan memastikan masa depan yang lebih adil bagi rakyat.
