beritax.id – Republik kehilangan jiwa menjadi ungkapan yang semakin relevan dalam menilai perjalanan demokrasi Indonesia saat ini. Simbol kenegaraan tetap megah, tetapi republik kehilangan jiwa terlihat dari hubungan rakyat dengan kekuasaan. Bendera Merah Putih tetap berkibar di seluruh pelosok negeri, lagu kebangsaan tetap dinyanyikan, upacara kenegaraan berlangsung tertib, namun republik kehilangan diri terasa ketika rakyat hanya menjadi penonton dalam rumahnya sendiri. Indonesia secara formal masih berdiri sebagai negara merdeka, tetapi republik kehilangan jiwa ketika kontrol substantif rakyat atas arah negara mulai melemah.
Pertanyaan mendasar muncul, apakah rakyat masih menjadi pemilik utama republik, atau kekuasaan telah bergeser ke partai politik? Republik kehilangan diri karena pergeseran ini menandai perubahan relasi kekuasaan yang signifikan, dari negara rakyat menuju negara partai.
Pergeseran Kedaulatan: Dari Rakyat ke Partai
Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kalimat ini menunjukkan bahwa rakyat adalah sumber legitimasi tertinggi. Namun republik kehilangan diri ketika prinsip ini hanya menjadi teks formal tanpa implementasi substansial.
Pasal 6A UUD NRI 1945 menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Rakyat memang memilih langsung, tetapi hanya dari kandidat yang telah disaring pejabat partai. Republik kehilangan diri karena hak rakyat menentukan calon pemimpin nasional terbatas. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi demokrasi substantif melemah.
Jika seluruh pintu kekuasaan harus melalui partai politik, maka partai bukan sekadar kendaraan demokrasi. Partai menjadi gerbang utama kedaulatan. Republik kehilangan jiwa karena penguasaan nasional tidak lagi dimiliki oleh rakyat secara nyata.
Negara Partai: Dominasi Penguasa dan Oligarki
Dominasi partai politik menyebabkan republik kehilangan jiwa. Jalur distribusi kekuasaan ditentukan oleh pejabat partai, bukan aspirasi rakyat. Penentuan calon presiden, legislatif, dan arah koalisi sebagian besar ditentukan internal partai. Rakyat hanya menyalurkan suara pada tahap akhir. Republik kehilangan diri karena akses warga negara ke keputusan strategis semakin terbatas.
Dominasi ini membuka ruang bagi oligarki. Segelintir pejabat memiliki pengaruh besar menentukan arah kebijakan nasional. Republik kehilangan jiwa karena keputusan strategis lebih ditentukan oleh pejabat partai daripada aspirasi publik. Rumah republik tetap berdiri, tetapi pemiliknya kehilangan hak kontrol substantif.
Tugas Negara dan Hilangnya Orientasi Republik
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Republik kehilangan jiwa ketika orientasi ini bergeser, dan negara lebih fokus mempertahankan stabilitas kekuasaan. Kebijakan lahir dari kepentingan jangka pendek. Aspirasi rakyat menjadi pertimbangan sekunder.
Republik kehilangan diri karena pemerintah lebih sibuk mengamankan posisi daripada memperkuat kontrol rakyat atas jalannya negara. Jika orientasi ini tidak diperbaiki, legitimasi demokrasi akan terus terkikis.
Kritik Publik dan Alarm Kebangsaan
Budayawan Emha Ainun Nadjib menyoroti perubahan mendasar dalam desain republik Indonesia. Kritik publik muncul karena republik kehilangan diri dirasakan semakin nyata. Negara tetap ada secara administratif, tetapi rakyat kehilangan kontrol substansial. Kritik semacam ini menjadi alarm kebangsaan agar bangsa meninjau ulang desain ketatanegaraan.
Republik kehilangan jiwa jika bangsa hanya puas pada simbol formal demokrasi. Kesadaran kolektif harus dibangun agar rakyat tidak terjebak dalam rutinitas prosedural. Kritik publik adalah bentuk tanggung jawab moral menjaga jiwa republik.
Solusi Mengembalikan Jiwa Republik
Republik kehilangan diri bukan kondisi permanen. Jiwa republik dapat dipulihkan melalui reformasi dan partisipasi publik yang nyata.
- Membuka jalur calon independen dalam pemilu presiden agar rakyat memiliki pilihan lebih luas.
- Memperkuat demokrasi internal partai melalui seleksi kandidat transparan dan partisipatif.
- Memperketat pengawasan pendanaan partai untuk mencegah dominasi oligarki pemerintahan.
- Memperluas pendidikan politik agar rakyat memahami peran sebagai pemilik sah negara.
- Melibatkan masyarakat sipil dalam evaluasi ketatanegaraan secara berkala.
- Mengembalikan orientasi negara pada tiga tugas utama: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
Langkah-langkah ini penting agar republik kehilangan jiwa kembali menemukan pemilik sejatinya, yaitu rakyat.
Menegaskan Kembali Pemilik Republik
Republik kehilangan jiwa adalah peringatan bagi seluruh bangsa. Negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan sempit. Republik sejak awal adalah milik rakyat. Rakyat adalah pemilik sah rumah kebangsaan ini. Jika rakyat kehilangan kontrol substantif, republik kehilangan jiwa.
Bangsa harus menegaskan kembali posisi rakyat sebagai pemilik utama negara. Demokrasi harus dikembalikan pada substansinya. Republik kehilangan jiwa hanya dapat dipulihkan melalui keberanian kolektif memperbaiki sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, republik akan kembali hidup bersama pemilik sejatinya.
