beritax.id- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan keprihatinannya terkait inflasi medis yang terus meningkat. Kenaikan ini dinilai sebagai salah satu tantangan terbesar bagi industri asuransi.
Ketua AAJI, Budi Tampubolon, menyampaikan bahwa lonjakan biaya medis menjadi alasan utama banyak orang kesulitan memiliki asuransi kesehatan, terutama asuransi komersial.
“Jadi inflasi medis kita ini double digit, Pak. Pernah ada tahun-tahun sampai 15%,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI.
Budi juga menambahkan bahwa masyarakat kemungkinan besar akan lebih mengandalkan program pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu meningkatnya jumlah klaim yang dapat memberikan tekanan lebih pada sistem BPJS Kesehatan.
“Paling akan sepenuhnya mungkin mengandalkan apa yang disediakan pemerintah, BPJS Kesehatan dalam hal ini. Sehingga potensi bahwa BPJS Kesehatan mengalami tekanan karena klaimnya semakin banyak, itu juga mungkin semakin besar,” jelas Budi.
Budi menegaskan bahwa kolaborasi antara industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Kesehatan sangat penting untuk mencari solusi atas permasalahan ini agar sistem kesehatan di Indonesia tetap berkelanjutan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. “Sehingga kami berdiskusi dengan OJK, OJK berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, bagaimana ini bisa disikapi bersama,” tutup Budi.
Partai X: Rakyat Sehat atau Malah Kantong yang Sakit?
Menanggapi lonjakan biaya medis ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan layanan kesehatan tetap terjangkau bagi rakyat.
“Kesehatan rakyat harus jadi prioritas. Jangan sampai rakyat sehat, tapi kantongnya yang malah sakit karena biaya medis yang kian melambung,” ujar Prayogi.
Prayogi menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sistem kesehatan nasional berjalan stabil dan dapat diakses semua kalangan tanpa membebani keuangan masyarakat.
“Tugas pemerintah itu ada tiga, lho: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika inflasi medis dibiarkan tanpa solusi konkret, maka masyarakat kecil akan semakin sulit mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa kebijakan di sektor kesehatan harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti OJK dan Kementerian Kesehatan, diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung pada stabilisasi biaya medis.
“Kami di Partai X percaya bahwa solusi atas permasalahan ini harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kesehatan itu hak dasar, dan pemerintah harus hadir memastikan biaya layanan medis tidak malah membuat rakyat terbebani,” pungkas Prayogi.
