beritax.id – Indonesia didirikan bukan hanya sebagai negara merdeka, tetapi sebagai negara yang menjamin kesejahteraan dan martabat rakyatnya. Namun hari ini muncul pertanyaan kritis: apakah negara sedang membangun kesejahteraan, atau hanya menjadi negara penyalur bantuan?
Amanat Pembukaan UUD 1945: Kesejahteraan dan Martabat Tidak Boleh Dipisahkan
Sejak awal berdiri, arah negara sudah jelas. Dalam Pembukaan UUD 1945, negara mengamanatkan:
- Melindungi segenap bangsa.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kesejahteraan dan pendidikan bukan dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya saling menguatkan.
Kesejahteraan tanpa pendidikan akan melahirkan ketergantungan.
Pendidikan tanpa kesejahteraan akan melahirkan ketimpangan.
Artinya, negara tidak boleh mengorbankan salah satunya demi program jangka pendek. Martabat manusia hanya bisa tumbuh jika kebutuhan dasar dan kecerdasan berjalan beriringan.
Program Makan Bergizi Gratis: Ketika Rakyat yang Menanggung Biaya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan utama. Di lapangan, muncul kritik bahwa program ini terus dipaksakan meskipun banyak hal yang harus dikorbankan. Yang menjadi ironi adalah yang dikorbankan justru rakyat itu sendiri.
Banyak hal yang dikorbankan oleh MBG, antara lain:
- Anggaran pendidikan dan sektor layanan lain yang besar di APBN.
- Keselamatan dan kesehatan sebagian penerima, terutama lewat kejadian keracunan makanan.
- Prioritas kebijakan lain seperti pendidikan, transportasi publik, dan layanan masyarakat yang harus bersaing memperebutkan dana APBN.
- Kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan akibat isu manajemen dan pengawasan.
Bantuan Berbeda dengan Kesejahteraan Bermartabat
Perlu dibedakan secara tegas antara charity (bantuan) dan kesejahteraan yang bermartabat.
Bantuan bersifat sementara dan darurat. Ini penting dalam kondisi krisis. Saat terjadi bencana, kelaparan, atau situasi ekstrem, bantuan adalah kewajiban moral negara. Namun bantuan bukanlah tujuan akhir dari pembangunan.
Sebaliknya, kesejahteraan bersifat:
- Berkelanjutan.
- Sistemik.
- Mengatasi akar masalah.
Kesejahteraan tidak hanya memastikan seseorang makan hari ini, tetapi memastikan ia mampu makan dengan hasil usahanya sendiri hari ini, besok, lusa, dan seterusnya.
Jika kesejahteraan benar-benar tercapai:
- Rakyat memiliki pekerjaan yang produktif.
- Pendapatan stabil dan layak.
- Akses pendidikan dan kesehatan terjamin.
- Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada subsidi rutin.
Dalam kondisi seperti itu, negara tidak perlu lagi memberi bantuan masif, karena masyarakat sudah mandiri dan berdaya.
Bahaya Ketergantungan di NKRI
Masalah muncul ketika bantuan yang seharusnya sementara berubah menjadi permanen.
Pemberian bantuan terus-menerus tanpa strategi pemberdayaan bisa menimbulkan:
- Ketergantungan structural. Di mana, masyarakat menunggu bantuan, bukan membangun daya saing.
- Menurunnya insentif produktivitas di mana semangat untuk mandiri melemah.
- Budaya pasif yang membuat negara dipandang sebagai pemberi, bukan fasilitator.
Jika pola ini berlangsung lama, bangsa bisa menjadi lemah.
Bukan lemah karena kekurangan sumber daya, tetapi lemah karena mentalitas yang dibentuk oleh sistem.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju membangun:
- Industri yang kuat.
- Pendidikan unggul.
- Inovasi berkelanjutan.
- Produktivitas tinggi.
Mereka mungkin memiliki sistem jaminan sosial, tetapi fondasinya tetap pada kemandirian ekonomi rakyatnya.
Distribusi bantuan tanpa pembangunan produktivitas hanya memperpanjang masalah.
Sementara kesejahteraan bermartabat membangun kapasitas.
Perubahan Presiden jadi CEO MBG
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden memegang dua posisi sekaligus: sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena presiden memiliki kewenangan yang luas, arah kebijakan sangat dipengaruhi oleh visi dan prioritas pribadi. Tanpa mekanisme pengimbang yang kuat, fokus kebijakan bisa berubah mengikuti agenda tertentu.
Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa presiden dapat:
- Menggeser prioritas negara ke program yang bersifat populis.
- Mengonsolidasikan legitimasi melalui distribusi bantuan.
- Mengubah posisi strategis negara menjadi manajemen program.
Akibatnya, muncul kritik bahwa presiden seolah berubah menjadi CEO program, misalnya dalam konteks Makan Bergizi Gratis ini.
Menjaga Keseimbangan Kepemimpinan Negara
Agar peran presiden tetap strategis, diperlukan pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah.
Negara adalah entitas permanen yaitu ia meliputi konstitusi, kedaulatan, wilayah, dan rakyatnya.
Pemerintah adalah entitas sementara. Ia hanya pengelola mandat dalam periode tertentu.
Ketika batas ini kabur, arah kepemimpinan bisa menyempit. Presiden yang seharusnya bertindak sebagai penjaga arah jangka panjang negara dapat terjebak dalam orientasi program jangka pendek.
Fokus pada bantuan sosial tidak boleh menjadi identitas utama negara. Bantuan adalah instrumen, bukan tujuan. Jika negara terlalu terpusat pada distribusi, maka pembangunan sistemik berisiko terabaikan.
