beritax.id – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyejahterakan petani. Dalam konsolidasi kader di Kabupaten Brebes, ia menegaskan bahwa pupuk subsidi jadi kunci utama program tersebut.
Menurut Muzani, kebijakan subsidi pupuk telah membangkitkan semangat petani untuk kembali turun ke sawah. Ia menyebut kebijakan itu bagian dari strategi swasembada pangan dan ketahanan ekonomi nasional.
Partai X: Pupuk Subsidi Naikkan Kesejahteraan? Kenyataannya, Petani Masih Menjerit
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menilai narasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Kalau benar sejahtera, kenapa petani masih minta tolong setiap musim tanam?” tegas Prayogi.
Ia menyebut laporan dari berbagai daerah membuktikan distribusi pupuk subsidi masih bermasalah. Banyak petani belum mendapat akses merata, bahkan harus membayar lebih karena distribusi diserahkan ke tangan spekulan.
Tugas Negara: Lindungi, Layani, dan Atur dengan Benar
Prayogi menegaskan kembali prinsip dasar negara, yakni melindungi rakyat, melayani kepentingan rakyat, dan mengatur agar keadilan sosial berjalan nyata.
“Kalau negara hanya sibuk dengan angka statistik, tapi petani tetap tekor, itu pengkhianatan pada tugas utama pemerintahan,” ujarnya.
Partai X menolak gagasan bahwa ketersediaan pupuk berarti kesejahteraan sudah tercapai. “Subsidi itu hanya alat, bukan tujuan. Yang dinilai adalah hasil akhirnya: apakah petani masih rugi, masih berutang, atau masih meninggalkan ladang karena tidak kuat bertahan,” lanjut Prayogi.
Solusi Partai X: Petani Harus Jadi Subjek, Bukan Objek Kekuasaan
Partai X menawarkan reformasi menyeluruh dalam kebijakan pertanian nasional berbasis prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat:
- Reformasi Sistem Subsidi Pertanian
Subsidi pupuk harus berbasis data petani aktual dan langsung diberikan kepada petani tanpa perantara. Digitalisasi sistem diperlukan, tetapi harus berbasis kearifan lokal. - Sekolah Negarawan untuk Petani dan Pemangku Kebijakan Daerah
Partai X mendorong Sekolah Negarawan untuk memberikan pelatihan kepada pemimpin daerah tentang tata kelola pertanian berkeadilan. - Lembaga Perlindungan Petani Mandiri
Diperlukan institusi non-partisan yang bisa mengadvokasi hak petani atas pupuk, bibit, harga, hingga perlindungan dari tengkulak dan korporasi besar. - Transparansi Harga dan Rantai Distribusi Pupuk
Partai X meminta negara membuka sistem informasi distribusi pupuk secara real-time agar rakyat dapat mengawasi jalur pupuk dari pabrik ke petani.
Partai X mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, untuk berhenti menjadikan petani sebagai simbol kampanye dan mulai menempatkan mereka sebagai pusat kebijakan.
“Petani butuh kepastian, bukan pencitraan. Kalau benar ingin menyejahterakan mereka, jangan biarkan jeritan mereka hanya jadi berita saat panen gagal,” tutup Prayogi.