beritax.id — Kementerian Keuangan berencana membentuk satuan tugas (satgas) baru untuk mengawasi penyerapan APBN 2025, terutama program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini, kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, telah dibahas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan telah disampaikan kepada Presiden.
“Pak Menkeu dengan Pak Menko sudah bicara dan mengusulkan Satgas percepatan program strategis pemerintah,” ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Satgas ini diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan belanja negara di seluruh instansi, terutama program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai belum menyerap dana APBN secara optimal.
Menurut Suahasil, anggaran yang tidak terserap harus segera dialihkan untuk mempercepat stimulus ekonomi rakyat agar dampak APBN benar-benar dirasakan masyarakat bawah.
Partai X: Jangan Sekadar Bentuk Satgas, Pastikan Dana Sampai ke Meja Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai pembentukan satgas baru tidak akan berarti tanpa perbaikan sistem penyaluran anggaran. “Masalahnya bukan hanya pengawasan, tapi kemauan negara untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat,” tegasnya.
Prayogi mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. “Kalau uang negara mengendap di birokrasi, sementara rakyat kekurangan makan, itu tanda kegagalan tata kelola,” ujarnya.
Menurutnya, langkah pemerintah membentuk Satgas hanya efektif bila disertai transparansi dan evaluasi terbuka atas setiap program prioritas. “Rakyat tidak butuh rapat, mereka butuh realisasi. APBN bukan untuk pajangan laporan,” katanya.
Prinsip Partai X: Ekonomi Harus Tumbuh dari Bawah, Bukan dari Gedung Kementerian
Partai X menegaskan prinsipnya bahwa kesejahteraan rakyat tidak lahir dari proyek pejabat, tapi dari penguatan ekonomi lokal. Dalam prinsip “Negara untuk Rakyat”, Partai X menilai dana publik harus menyentuh kehidupan warga secara langsung.
“Uang negara bukan milik menteri, tapi amanah rakyat. Karena itu setiap rupiah harus berdampak sosial nyata,” ujar Prayogi. Ia menegaskan bahwa keadilan ekonomi hanya tercapai bila distribusi anggaran berpihak pada kelompok lemah, bukan pejabat dan pengusaha besar.
Solusi Partai X: Reformasi Anggaran yang Pro-Rakyat
Sebagai solusi konkret, Partai X menawarkan lima langkah agar dana publik benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat:
- Digitalisasi Penyaluran Dana APBN – Pastikan seluruh bantuan sosial, pendidikan, dan pangan masuk langsung ke rekening penerima tanpa perantara.
- Audit Real-Time Program Prioritas – Gunakan sistem digital untuk memantau penyerapan anggaran harian di semua kementerian.
- Keterlibatan Masyarakat Desa – Berdayakan koperasi, pesantren, dan komunitas lokal untuk menjadi mitra penyalur dana pemerintah.
- Publikasi Data Penyerapan Anggaran – Rakyat berhak tahu berapa dana yang sudah disalurkan dan ke mana arahnya.
- Sanksi Tegas Bagi Penunda Anggaran – Pimpinan lembaga yang menahan dana rakyat harus mendapat sanksi administratif dan publik.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban moral negara,” tegas Prayogi.
“Selama uang rakyat tidak kembali ke rakyat, ekonomi tidak akan pernah benar-benar tumbuh.”
Partai X menegaskan, Satgas APBN tidak boleh menjadi proyek baru yang menghabiskan biaya pengawasan. Yang dibutuhkan rakyat adalah percepatan nyata dalam belanja negara yang menyentuh dapur, sekolah, dan sawah mereka.
“Kalau negara sungguh melayani, maka uang rakyat harus bekerja untuk rakyat bukan tidur di rekening kementerian,” pungkas Prayogi.
