beritax.id — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan peringatan keras kepada para wajib pajak yang selama ini menghindar. Dalam acara Malam Apresiasi Wajib Pajak 2025, ia menegaskan tak boleh lagi ada yang bersembunyi di balik kekuasaan.
Pramono menginstruksikan Kepala Bapenda DKI Jakarta untuk menagih mereka yang selama ini tidak patuh. Ia menyebut praktik pemasangan baliho dan videotron ilegal sebagai bentuk pelanggaran yang luput dari pajak daerah.
Gubernur menyoroti kawasan seperti Kebayoran Baru yang secara aturan bebas reklame, namun masih dipenuhi baliho dan videotron. Pramono mempertanyakan ke mana larinya uang dari praktik ilegal tersebut.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Bapenda atas capaian pajak Jakarta yang telah menyentuh 46,7 persen. Capaian itu bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, menurut pengakuannya di hadapan Dirjen Pajak.
Partai X: Sindiran Jangan Sekadar Gimik, Bongkar Juga Jejak Pejabat Masa Lalu
Menanggapi pernyataan Gubernur Pramono, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai sindiran tersebut seolah diarahkan ke rakyat biasa. Padahal yang bersembunyi di balik kekuasaan selama ini justru para pejabat.
“Yang ngumpet itu bukan tukang parkir atau ojol. Tapi pejabat lama yang pegang kekuasaan dan akses,” ujar Rinto. Ia menegaskan bahwa negara harus adil dalam menagih kewajiban, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Partai X mengingatkan kembali bahwa tugas pemerintah bukan hanya menagih, tapi juga memberi keadilan. Menurut prinsip Partai X, pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan pemburu rakyat kecil.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Maka dari itu, pungutan pajak harus disertai transparansi pemanfaatan dan penindakan tegas terhadap pelanggar kelas kakap, bukan hanya pelaku mikro.
Solusi Partai X: Audit Pajak Terbuka dan Pendidikan Pajak Berbasis Kesadaran
Partai X mendorong pembentukan Komisi Audit Pajak Independen yang melibatkan publik, akademisi, dan organisasi sipil. Komisi ini bertugas mengungkap aliran pajak yang diselewengkan serta menyisir pelaku besar yang selama ini terlindungi oleh sistem.
Partai X juga menekankan perlunya pendidikan pajak berbasis kesadaran, bukan sekadar pemaksaan. Pajak harus dipahami sebagai kontribusi untuk keadilan sosial, bukan beban sepihak.
Sekolah Negarawan ala Partai X tidak hanya mencetak pemimpin cakap, tapi juga adil secara fiskal. Di sekolah ini, calon pemimpin diajarkan bahwa pungutan negara bukan untuk memperkaya kekuasaan, tapi untuk membangun kesejahteraan rakyat.
Penutup: Jangan Lagi Pajak Jadi Alat Kekuasaan, Tapi Jadikan sebagai Wujud Keadilan
Partai X percaya bahwa hanya dengan pemimpin yang berpikir jernih dan berhati bersih, sistem pajak akan berdampak positif bagi masyarakat luas.
Partai X menegaskan bahwa sistem pajak yang adil adalah fondasi negara yang berkeadilan. Bila pajak hanya ditegakkan untuk mereka yang lemah, tapi dibiarkan longgar untuk pejabat yang bersembunyi, maka sistem tersebut gagal.
Politik menurut Partai X adalah perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maka jangan lagi pajak jadi panggung pencitraan. Jadikanlah ia sebagai alat koreksi atas sistem yang selama ini melindungi pelanggar berdasi.
