beritax.id – Koalisi masyarakat sipil menyuarakan tagar #ResetKPU sebagai desakan penataan ulang penyelenggaraan pemilu. Koalisi menilai sistem pemilu sarat masalah, mulai dari teknologi yang bermasalah, kebijakan janggal, hingga etika anggota KPU. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati menegaskan revisi UU Pemilu mendesak dilakukan agar pelaksanaan pemilu lebih demokratis dan transparan.
Masalah Kebijakan dan Sistem KPU
Koalisi mencatat beberapa peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan terkait kuota keterwakilan perempuan, syarat mantan terpidana korupsi, serta penghitungan masa jabatan kepala daerah menjadi sorotan. Polemik juga muncul ketika KPU mencoba merahasiakan dokumen calon presiden dan wakil presiden. Meski kebijakan itu akhirnya dicabut, publik menilai KPU tidak transparan.
Penggunaan teknologi rekapitulasi pemilu juga menimbulkan kekacauan. Sistem Sirekap yang tidak siap malah menimbulkan kecurigaan publik. Ketika tabulasi suara ditutup, pengawasan publik semakin sulit dilakukan. Selain itu, kasus pelanggaran etika yang dilakukan Ketua KPU sebelumnya semakin memperburuk citra lembaga. Menurut koalisi, kondisi ini melemahkan legitimasi pemilu yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi.
Kritik Partai X atas Pemilu
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan bahwa pemilu bukan panggung pejabat, melainkan instrumen rakyat menentukan kedaulatannya. Menurutnya, tugas negara jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pemilu dibiarkan penuh manipulasi, rakyat hanya jadi korban sementara penguasa menikmati hasilnya. Pemilu harus mengutamakan keadilan, bukan mengokohkan kekuasaan.
Partai X menegaskan negara bukan milik pemerintah, melainkan milik rakyat yang berdaulat. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat, bukan pemilik negara. Karena itu, penyelenggara pemilu harus memastikan seluruh proses berlangsung transparan, jujur, dan terbuka. Pemilu yang berdasarkan status hanya memperdalam jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap demokrasi.
Solusi Partai X untuk Demokrasi Sehat
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, mendesak musyawarah kenegarawanan nasional melibatkan rakyat, akademisi, tokoh agama, dan lembaga independen untuk merumuskan perbaikan sistem pemilu. Kedua, memperkuat transparansi digital agar publik bisa mengawasi setiap tahap pemilu secara real time. Ketiga, mendorong amandemen kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Keempat, memperkuat pendidikan berbasis Pancasila agar rakyat kritis dan berdaya.
Partai X menegaskan, pemilu sejati harus berpihak pada rakyat, bukan alat untuk mengokohkan kepentingan penguasa. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, demokrasi akan terus mundur. Rakyat berhak atas pemilu bersih, adil, dan pro kedaulatan, bukan sekadar pesta prosedural yang hanya menguntungkan pejabat.
