beritax.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan proyek tanggul laut raksasa tidak sepenuhnya memakai beton. Dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama, AHY menyebut pendekatan integratif akan digunakan.
AHY mengatakan, di sejumlah lokasi, pemerintah akan menerapkan solusi berbasis alam. Salah satunya adalah menanam mangrove sebagai alternatif tanggul alami untuk meredam banjir rob dan abrasi.
Menurut AHY, lokasi yang mengalami kerusakan berat tetap memerlukan tanggul beton tinggi dan tebal. Namun untuk daerah yang masih bisa diselamatkan, pendekatan alami akan menjadi prioritas.
Blueprint proyek akan menentukan wilayah mana yang menggunakan beton dan mana yang dapat memanfaatkan ekosistem alami. Proyek ini ditargetkan berjalan hingga 20 tahun sebagai perlindungan jangka panjang pantai utara Jawa.
Partai X: Jangan Cuma Tanam Mangrove, Tapi Lindungi yang Masih Ada
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menanggapi pendekatan pemerintah dengan sikap kritis dan solutif. “Jangan cuma tanam mangrove saat proyek datang, tapi biarkan mangrove rusak saat investor datang,” tegas Prayogi di Jakarta.
Ia menekankan bahwa tugas pemerintah bukan hanya menanam, tapi juga menjaga kawasan mangrove yang sudah eksis. Ia mengingatkan, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani kepentingan bersama, dan mengatur sumber daya secara adil.
Partai X menegaskan bahwa negara harus bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan kontraktor infrastruktur.
Setiap proyek harus berpijak pada asas keberlanjutan dan keadilan ekologis. Rakyat sebagai pemilik negara harus menjadi pihak utama yang dilindungi dari dampak buruk proyek besar.
Menurut prinsip Partai X, pembangunan bukan hanya soal beton dan angka investasi, tapi tentang keberlangsungan lingkungan dan masa depan generasi.
Solusi Partai X: Penataan Ekosistem dan Pendidikan Kepemimpinan Lingkungan
Partai X mendorong solusi sistemik melalui dua jalur. Pertama, reformasi tata ruang dan lingkungan yang melibatkan masyarakat adat dan pesisir. Pemerintah harus menetapkan kawasan mangrove sebagai wilayah lindung yang tidak bisa dikompromikan untuk industri.
Kedua, Partai X memperkuat Sekolah Negarawan sebagai pusat kaderisasi pemimpin yang berpihak pada lingkungan. Pendidikan ini mencetak pemimpin dengan pemahaman ekosistem, berpikir kritis, dan memiliki keberanian untuk membela rakyat atas kepentingan modal.
Partai X menilai perlindungan wilayah utara Jawa harus diawali dengan penghentian perusakan mangrove yang masif terjadi. Penanaman mangrove akan sia-sia jika pembabatan terus berjalan atas nama investasi dan proyek strategis nasional.
Pemerintah wajib melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan. Tanpa kontrol sosial dan partisipasi rakyat, proyek tanggul laut bisa berubah menjadi jebakan lingkungan jangka panjang.
Penutup: Infrastruktur Harus Berpihak pada Ekologi dan Keadilan Sosial
Bagi Partai X, pembangunan sejati adalah pembangunan yang menyatu dengan kebutuhan rakyat dan selaras dengan alam. Tanggul laut tak boleh menjadi dalih untuk mengorbankan ekosistem demi keuntungan jangka pendek.
Kalau mangrove hanya ditanam untuk pencitraan, tapi dibabat dalam diam, maka negara telah gagal menjalankan tugas dasarnya. Partai X akan terus mengawal agar kebijakan infrastruktur tidak lepas dari prinsip keadilan dan keberlanjutan.
