beritax.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan program magang nasional yang tengah digalakkan pemerintah. Program tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna meningkatkan kapasitas dan skala bisnis. Airlangga menyampaikan bahwa keterlibatan peserta magang nasional dalam ekosistem UMKM dapat menjadi katalis pertumbuhan usaha. Menurutnya, kualitas peserta program tersebut cukup tinggi karena melalui proses seleksi yang ketat dengan tingkat persaingan yang besar.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai program magang nasional merupakan langkah positif dalam mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan peningkatan kompetensi masyarakat. Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab memastikan program tersebut berjalan dengan prinsip perlindungan rakyat. “Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam program magang, ketiga fungsi itu harus diwujudkan melalui perlindungan peserta, pelayanan program yang berkualitas, serta regulasi yang memastikan tidak terjadi penyalahgunaan tenaga kerja,” ujar Prayogi.
Seleksi Ketat Peserta Magang Harus Diimbangi Perlindungan yang Memadai
Airlangga menjelaskan tingkat persaingan program magang nasional saat ini cukup tinggi. Dari tujuh pendaftar, hanya satu peserta yang dinyatakan lolos. Ia menyebut mayoritas peserta yang diterima memiliki rekam akademik yang baik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekitar 3,6 hingga 3,9. Peserta magang nantinya akan ditempatkan di sektor UMKM selama enam bulan dengan gaji yang ditanggung penuh oleh pemerintah. Pemerintah juga akan melakukan kurasi terhadap UMKM yang dapat menerima peserta agar manfaat program benar-benar meningkatkan kualitas usaha.
Prayogi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM melalui akses terhadap SDM berkualitas. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari penempatan peserta, tetapi juga dari bagaimana hak dan kesejahteraan peserta selama menjalani program. “Peserta magang bukan sekadar tambahan tenaga kerja murah. Mereka adalah generasi yang sedang membangun pengalaman profesional. Karena itu, harus ada standar perlindungan agar program benar-benar menjadi ruang pembelajaran dan peningkatan kompetensi,” katanya.
UMKM Harus Menjadi Mitra Pengembangan SDM, Bukan Sekadar Pengguna Tenaga Kerja
Menurut Prayogi, UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran peserta magang berkualitas dapat membantu UMKM meningkatkan produktivitas, inovasi, serta kemampuan menghadapi persaingan usaha. Namun demikian, UMKM penerima program harus memiliki komitmen untuk memberikan pengalaman kerja yang relevan, pendampingan, dan lingkungan kerja yang layak.
Program magang tidak boleh berubah menjadi praktik yang hanya menguntungkan perusahaan tanpa memberikan manfaat nyata bagi peserta. “Hubungan antara UMKM dan peserta magang harus dibangun dalam semangat kemitraan. UMKM mendapatkan dukungan SDM, sementara peserta mendapatkan ilmu, pengalaman, dan peningkatan kemampuan,” jelas Prayogi.
Prinsip Partai X: Pembangunan Ekonomi Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat
Prayogi menjelaskan prinsip Partai X menempatkan pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan aktivitas usaha, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan rakyat. Dalam konteks program magang nasional dan penguatan UMKM, prinsip tersebut diwujudkan melalui beberapa pendekatan:
1. Negara Hadir Melindungi Masyarakat
Negara wajib memastikan peserta magang mendapatkan perlindungan, kepastian hak, serta lingkungan kerja yang aman.
Program peningkatan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
2. Negara Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Program magang harus dirancang secara transparan, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta maupun UMKM.
Pemerintah perlu memastikan proses seleksi, penempatan, hingga evaluasi program berjalan dengan baik.
3. Negara Mengatur Agar Ekonomi Berjalan Adil
Regulasi diperlukan agar hubungan antara UMKM dan peserta magang memiliki batasan yang jelas.
Pengaturan tersebut penting agar program magang tetap sesuai tujuan awal, yaitu peningkatan kompetensi dan penguatan ekonomi rakyat.
Solusi Partai X: Perkuat Pengawasan dan Pastikan Magang Berbasis Kompetensi
Berdasarkan prinsip tersebut, Prayogi menyampaikan sejumlah solusi agar program magang nasional memberikan manfaat maksimal.
1. Membuat Standar Perlindungan Peserta Magang
Pemerintah perlu menetapkan standar minimum terkait hak peserta, termasuk jam kerja, tugas yang diberikan, pembinaan, dan mekanisme pengaduan.
Hal tersebut diperlukan agar peserta tidak kehilangan tujuan utama program, yaitu pembelajaran dan peningkatan kompetensi.
2. Melakukan Kurasi UMKM Secara Transparan
UMKM penerima peserta magang harus dipastikan memiliki kapasitas untuk memberikan pengalaman kerja yang sesuai.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap UMKM agar program tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja sementara.
3. Memperkuat Pendampingan bagi UMKM
Peserta magang dapat menjadi penggerak peningkatan kapasitas usaha, khususnya dalam aspek digitalisasi, manajemen bisnis, pemasaran, dan inovasi.
Namun, UMKM juga perlu mendapatkan pendampingan agar mampu memanfaatkan SDM tersebut secara optimal.
4. Membangun Sistem Evaluasi Program yang Terukur
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta dan UMKM yang terlibat, tetapi juga dari peningkatan kemampuan peserta serta perkembangan usaha penerima manfaat.
5. Menjadikan Magang sebagai Jalur Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Nasional
Program magang harus menjadi bagian dari strategi nasional menciptakan tenaga kerja kompeten yang siap menghadapi kebutuhan industri dan dunia usaha.
Program Magang Harus Menghasilkan Manfaat Bersama
Prayogi menegaskan pemerintah perlu memastikan program magang nasional benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurutnya, dukungan pemerintah melalui pembayaran gaji peserta merupakan bentuk investasi negara dalam pembangunan SDM. Namun, investasi tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan secara luas. “Negara tidak cukup hanya menghadirkan program, tetapi juga harus memastikan program tersebut melindungi rakyat, melayani kebutuhan masyarakat, dan mengatur agar semua pihak mendapatkan manfaat yang adil,” pungkas Prayogi.
Dengan pendekatan kritis, obyektif, dan solutif, program magang nasional diharapkan mampu memperkuat UMKM sekaligus menciptakan generasi pekerja yang kompeten, terlindungi, dan memiliki daya saing tinggi.
