beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tergolong berhasil. Pernyataan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/5), di Istana Negara. Ia mengklaim tingkat keberhasilan program tersebut mencapai 99,99 persen aman karena dari 3,4 juta penerima, hanya 200 siswa yang mengalami keracunan.
Bahkan menurut Prabowo, kasus rawat inap hanya lima orang. Ia meminta publik tidak membesar-besarkan insiden ini karena menurut hitungannya, angka keracunan hanya 0,005 persen. “Jadi bisa dikatakan yang perutnya nggak enak cuma 200 orang dari 3 juta lebih,” ujarnya dalam forum kabinet.
Angka Tidak Mewakili Rasa Sakit
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai pernyataan Presiden tidak menunjukkan empati. Menurutnya, tugas pemerintah bukan hanya menghitung statistik, tetapi melindungi rakyat dari bahaya, sekecil apapun risikonya.
“Pemerintah itu pelayan rakyat, bukan kalkulator yang dingin. Rakyat muntah, bukan angka,” tegas Prayogi. Ia mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan menyepelekan penderitaan mereka.
Partai X mengkritik bahwa program MBG tidak layak disebut sukses jika keselamatan anak-anak dikompromikan. “Jika satu nyawa anak jadi korban, itu kegagalan, bukan 0,005 persen,” ucap Prayogi.
Ia mengutip prinsip Partai X bahwa pemerintah hanyalah sopir bus negara. Pemilik bus adalah rakyat. Maka, jika sopir ugal-ugalan, rakyat berhak mengganti sopir tersebut.
“Jangan biarkan bus rakyat ini dikendarai oleh ketidakpedulian,” tambahnya.
Dalam narasi Partai X, Presiden tidak boleh memegang peran ganda sebagai pemilik dan pengemudi negara. Kebijakan publik harus tunduk pada suara rakyat, bukan pada hitung-hitungan pejabat yang terlepas dari realitas di lapangan.
Solusi Bukan Statistik
Pernyataan “99,99% aman” mencerminkan wajah negara yang gagal berempati dan terlalu nyaman dengan posisi kekuasaan. “Ini bukan tentang angka. Ini tentang amanah. Rakyat adalah raja, bukan kelinci percobaan,” tandas Prayogi.
Partai X mendesak pembentukan task force independen untuk mengaudit program MBG. Menurutnya, transparansi anggaran, pemilihan vendor pangan, hingga kontrol distribusi harus melibatkan partisipasi publik, bukan hanya birokrat.
“Ini soal nutrisi anak bangsa, bukan proyek pejabat,” tegas Prayogi. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan transparan sebagaimana visi Partai X.
Partai X mengingatkan kembali tujuan kemerdekaan Indonesia: melindungi seluruh rakyat, mencerdaskan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial. “Itulah amanat Pancasila, bukan 0,005 persen,” ujar Prayogi menutup.
