beritax.id – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi memediasi pertemuan antara Kadin Indonesia dan PT Chandra Asri Alkali. Langkah ini menyusul viralnya dugaan pemalakan oleh oknum yang mengatasnamakan Kadin Cilegon terhadap perusahaan petrokimia tersebut. Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengundang Gubernur Banten dan Kapolda Banten dalam upaya memastikan iklim investasi tetap kondusif di daerah tersebut.
Todotua mengakui bahwa persoalan pemalakan semacam ini bukan hal baru. Ia menyayangkan berulangnya insiden serupa, yang mengancam kredibilitas negara dalam menjaga investasi. Menurutnya, stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kepastian hukum dan ketertiban di lapangan.
Partai X: Bukan Baru Bergerak, Tapi Harus Selalu Bergerak
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai keterlibatan Presiden sangat penting. Namun, ia mengkritisi pola reaktif yang hanya bergerak saat publik sudah gaduh. Menurutnya, tugas negara melindungi rakyat tidak boleh menunggu viralitas, melainkan harus melekat dalam setiap proses pemerintahan.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Rinto. “Kalau rakyat baru dilindungi setelah videonya trending, ini jelas ada yang salah dalam sistem deteksi dan pengawasan,” tambahnya.
Rinto menyebut bahwa kasus pemalakan terhadap dunia usaha, khususnya investor strategis seperti PT Chandra Asri, mencerminkan kelemahan struktural dalam birokrasi dan penegakan hukum.
Solusi Partai X: Bukan Sekadar Mediasi, Tapi Reformasi Total
Partai X menilai bahwa kejadian semacam ini harus ditangani dengan langkah konkret dan permanen. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah reformasi hukum berbasis expert system untuk mempercepat deteksi dan intervensi kasus pemerasan, pungli, dan penyimpangan kekuasaan.
Partai X juga menyerukan penguatan peran Sekolah Negarawan sebagai pusat pendidikan integritas bagi pejabat publik. Lembaga ini tidak hanya melatih kecakapan teknis, tapi juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab.
“Pejabat adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang bersembunyi di balik jabatan. Sekolah Negarawan harus mencetak generasi birokrat yang berani dan bersih,” tegas Rinto.
Bagi Partai X, investasi hanya akan tumbuh di tanah yang subur dengan kepastian hukum. Upaya pengusutan hanya saat masalah viral justru memperlihatkan kerapuhan negara dalam menjamin hak dasar warga dan pelaku usaha. Negara bukan pemadam kebakaran, tapi arsitek perlindungan.
Partai X menyerukan pembentukan Dewan Kedaulatan Rakyat adhoc untuk mengawal kebijakan yang menyangkut integritas pemerintahan dan ekonomi rakyat. Karena hanya dengan rakyat sebagai pusat kedaulatan, negara akan kuat dan berdaulat.
